Banda Aceh/liputaninvestigasi.com - Menyikapi aksi kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap para peserta aksi unjuk rasa yang ...
Banda Aceh/liputaninvestigasi.com -Menyikapi aksi kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap para peserta aksi unjuk rasa yang dilakukan rakyat Indonesia di depan kantor Bawaslu RI pada tanggal 21 Mei 2019 lalu, seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi.
Seharusnya, Pemerintah melalui aparat kepolisian, memberikan pengayoman kepada masyarakat yang berunjuk rasa. "Bukan malah mengerahkan aparat kepolisian untuk melakukan aksi kekerasan terhadap rakyat," ujar Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsyiah Rival Perwira, dalam siaran persnya kepada media ini, Jum'at 24 Mei 2019.
Menurutnya, seharusnya Pemerintah menyikapi aksi gelombang massa yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum tersebut, disikapi dengan bijaksana.
Selain itu, Rival juga menyebutkan, di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, sangatlah jelas dinyatakan. Bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dan kebebasan berpendapat itu, juga adalah bagian dari HAM.
"Namun yang terjadi adalah, pembantaian rakyat yang dilakukan oleh aparat keamanannya sendiri. Polri telah menggunakan kekuasaannya secara berlebihan," ungkap Rival.
Ia juga menambahkan, kita dapat melihat melalui tayangan Live berita di beberapa Stasiun TV, bahwa aparat kepolisianlah yang pertama sekali melakukan tindakan brutal sehingga memantik terjadinya kerusuhan.
"Oleh karena itu, kami dari BEM Universitas Syiah Kuala menyatakan sikap sebagai berikut :
1. Memohon kepada aparat kepolisian yang bertugas dilapangan, untuk tidak melakukan tindakan-tindakan represif kepada para peserta unjuk rasa. Karena sejatinya, institusi Polri itu ada untuk melindungi rakyatnya, bukan malah membantai rakyat secara sadis.
2. Meminta kepada Komnas HAM untuk bekerja cepat melakukan investigasi atas kematian beberapa peserta unjuk rasa pada tanggal 22 Mei 2019. Komnas HAM harus bekerja dengan jujur dan terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi.
3. Kapolri Jenderal Tito Carnavian telah gagal menjadi pemimpin Polri. Beliau tidak bisa mengontrol kebrutalan kebrutalan yang dilakukan oleh anak buahnya dilapangan. Untuk itu, kami meminta Presiden Jokowi mencopot Kapolri Jenderal Tito Carnavian dan menggantinya dengan perwira tinggi Polri yang humanis.
4. Menkopolhukam Wiranto juga tidak dapat mengarahkan aparat dilapangan untuk tidak melakukan tindakan tindakan represif kepada rakyat. Padahal beliau memiliki kuasa untuk melakukan koordinasi dengan aparat keamanan. Kepada Presiden Jokowi, kami juga meminta agar Wiranto dicopot dari jabatannya sebagai Menkopolhukam. "Karena selama ini diduga beliau kerap melakukan pelanggaran HAM kepada rakyat ketika masih aktif sebagai perwira TNI," ungkapnya
