BIREUEN/liputaninvestigasi.com - Terkait pembelian mobil baru sebanyak 6 unit untuk Bupati Saifannur, Ketua PKK, dan Wakil PKK serta Ketu...
BIREUEN/liputaninvestigasi.com - Terkait pembelian mobil baru sebanyak 6 unit untuk Bupati Saifannur, Ketua PKK, dan Wakil PKK serta Ketua DPRK Bireuen, menurut Zulkarnaini sangat terkesan eksklusif dan berfoya-foya.
Padahal masyarakat Bireuen secara Psikologis sebenarnya menginginkan pemimpin yang memiliki kepekaan yang tinggi dan jauh dari sikap berfoya-foya.
Pengadaan mobil mewah tersebut seharusnya tidak perlu dan sangat melukai hati rakyat, karena pada tahun 2017 lalu, sudah dilakukan pengadaan mobil Pajero Sport untuk kebutuhan mobilisasi Bupati.
Dan yang sangat janggal adalah, pengadaan mobil baru untuk istrinya yang menjabat sebagai Ketua PKK dan Wakil PKK."mereka seakan tidak peka dan terkesan menutup mata terhadap kondisi masyarakat miskin, masih banyak masyarakat Bireuen, untuk beli kebutuhan sehari-hari saja susah, tetapi mereka berani berfoya-foya dengan anggaran masyarakat," Ungkap Zulkarnaini yang sering disapa Bang Joel. Kepada media ini. Sabtu (9/3/2019).
Menurut Caleg DPRK Bireuen dari Partai Aceh tersebut, pengadaan mobil sebanyak 6 unit sangat menguras keuangan daerah, sementara sejak dilantik Bupati dan Wakil Bupati Bireuen, sampai dengan saat ini, belum adanya terobosan yang dibuat oleh kepemimpinan Bupati Saifannur.
"Hampir semua janji kampanyenya nol besar, semisal janjinya akan membangun IPDN yang dalam realisasinya gagal, sementara Rumkit Regional juga sampai dengan saat ini belum menunjukkan adanya tanda-tanda akan dibangun," Katanya
Pembangunan rumah Duafa, lanjutnya, yang dijanjikan dalam kampanye Saifannur dalam realisasinya dibebankan kepada Dana Desa, padahal secara aturan, Bupati tidak boleh melakukan intervensi dalam pelaksanaan Anggaran Dana Desa.
"Seharusnya ada sikap malu dari Rezim ini, ketika minus prestasi namun berani menguras APBK untuk kebutuhan fasilitas mewah," tambahnya
Dikatakan Zulkarnaini lebih lanjut, padahal ketika dilantik, Saifannur menyatakan akan mewakafkan diri kepada masyarakat Bireuen, tetapi sepertinya terbalik, Bireuen yang mewakafkan diri buat Saifannur.
Walau secara aturan tidak ada yang salah, namun kalau ditinjau dari pendekatan karakter, maka pemimpin yang suka dengan kegemerlapan dan berfoya-foya ditengah kehidupan rakyatnya yang masih melarat, bukanlah pemimpin yang ideal dan tidak layak untuk diberikan kepercayaan yang lama.
"Maka menurut Saya, publik Bireuen harus bangkit dan melawan setiap kebijakan yang merugikan masyarakat, maka kedepan hati-hatilah dalam memilih pemimpin, jangan sampai karena salah pilih akhirnya kita yang rugi," tutur Zulkarnaini Caleg DPRK Bireuen dapil 3 dari Partai Aceh tersebut.
Seperti diketahui, pembelian mobil baru sebanyak 6 unit untuk Bupati Saifannur, Ketua PKK dan Wakil PKK serta Ketua DPRK Bireuen akan dilakukan pada tahun anggaran 2019 ini, jika tidak dibatalkan sejumlah masyarakat akan turun ke lapangan untuk melakukan aksi demo kembali seperti tahun lalu.
Aksi demo yang dilakukan masyarakat dan mahasiswa Bireuen tahun 2018 lalu, membuat Pemkab Bireuen membatalkan pembelian mobil mewah tersebut.
Namun tahun ini, Pemerintah bersama DPRK Bireuen akan kembali melakukan pembelian mobil mewah tersebut, membuat masyarakat geram dan kecewa, karena menurut mereka Bupati Saifannur terlalu ambisi untuk menikmati mobil mewah dari uang rakyat.
Pembelian mobil baru untuk pihak Pemerintah dan pihak Dewan, tidak ada alasan yang masuk akal bagi masyarakat, karena seperti adanya hasrat untuk bersenang-senang dengan uang rakyat, pembelian mobil ini hanya dinikmati Bupati, dinikmati istrinya dan dinikmati istri Wakil Bupati dan pihak DPRK sedangkan rakyat tidak ada manfaat sedikitpun.
Pembelian mobil ini hanya untuk kepentingan pribadi, karena tidak ada nilai positifnya, anggaran yang digunakan untuk pengadaan mobil juga tidak akan meningkatkan pendapatan daerah dan tidak mengurangi kemiskinan masyarakat Bireuen.
Jika uang itu digunakan untuk membangun rumah, maka bisa dihitung berapa rumah yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat, atau anggaran itu bisa juga digunakan untuk program yang dapat mengurangi pengangguran, “kita berharap Bupati dan Dewan bijak mengambil keputusan untuk kebaikan Kabupaten Bireuen,” tutur Tuih.
Terkait permasalahan ini, pihak pemerintah Bireuen masih bungkam, sebelumnya media ini sudah melakukan konfirmasi kepada Sekda Bireuen Zulkifli melalui telepon seluler dan Whatsap, namun sampai saat ini belum ada jawaban.
Baca Juga :
Penulis : Pimpinan Redaksi Fauzan
