LiputanInvestigasi - Komite I DPD RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dan Wakil Menteri Keuangan, Mardia...
LiputanInvestigasi - Komite I DPD RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dan Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo pada Senin (3/12) di Kompleks Parlemen, Senayan.
Rapat kerja kali ini membahas agenda Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, Papua Barat dan Aceh dan penguatan lembaga kekhususan di Aceh dan Papua serta Papua Barat. Demikian disampaikan oleh Pimpinan Komite I DPD RI yang juga Senator DPD RI Asal Aceh, H. Fachrul Razi, MIP.
Dalam Rapat Kerja ini menghasilkan kesimpulan rapat, dari kesepakatan evaluasi dan perpanjangan Dana Otsus Aceh dan penguatan lembaga Wali Nanggroe.
“Komite I DPD RI meminta kepada Pemerintah Pusat untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan Dana Otsus Papua dan Papua Barat dan Provinsi Aceh, baik dari sisi penyerapan maupun dampak (outcome) dari pelaksanaan Dana Otsus serta penguatan Lembaga Wali Nanggroe di Aceh dan MRP di Papua serta MRPB di Papua Barat,” jelas Senator Fachrul Razi.
Terhadap kondisi objektif terkait isu aktual dan strategis pelaksanaan Otsus di Papua, Papua Barat dan Provinsi Aceh.
Senator Fachrul Razi menjelaskan bahwa Komite I DPD RI meminta terkait dengan pemanfaatan Dana Otsus dan DOKA (Dana Otonomi Khusus Aceh), Komite I DPD RI meminta Pemerintah Pusat mengkaji perbaikan mekanisme penyaluran, pemanfaatan dan pengawasan Dana Otsus dan DOKA (Dana Otonomi Khusus Aceh) agar lebih efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat guna dengan memperhatikan tata kelola yang baik.
Mengingat kondisi riil di Provinsi Papua, Papua Barat dan Provinsi Aceh, Komite I DPD RI meminta Pemerintah untuk mengkaji perpanjangan kebijakan Dana Otsus Papua, Papua Barat maupun DOKA (Dana Otonomi Khusus Aceh) mengingat kebijakan tersebut masih diperlukan dan dibutuhkan segenap masyarakat di Papua, Papua Barat dan Aceh.
“Komite I DPD RI meminta kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan koordinasi dan penguatan kelembagaan khusus di Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat. Komite I DPD RI juga sepakat untuk melakukan Rapat Kerja lanjutan bersama dengan melibatkan Pemerintah Daerah Aceh, Papua dan Papua Barat dan Kementerian/Lembaga terkait,” jelas Fachrul Razi.
Dalam rapat tersebut, Mendagri Tjahyo Kumolo mengatakan bahwa pihak Kemendagri akan melakukan evaluasi dan koordinasi serta penguatan kelembagaan khusus di Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat.
“Kedepan kita akan melakukan rapat Kerja lanjutan bersama dengan melibatkan Pemerintah Daerah Aceh, Papua dan Papua Barat dan Kementerian/Lembaga terkait,” jelas Tjahyo Kumolo.
