Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Akademisi: Ancaman Serius bagi Demokrasi dan Supremasi Hukum

liputaninvestigasi.com – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional menjadi perhatian serius. Perkara yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri tersebut dinilai bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut ancaman terhadap konstitusi, demokrasi, privasi, serta supremasi sipil dalam penyelenggaraan negara.

Pandangan tersebut disampaikan Dr (Can) Kurniawan S, S.H., LL.M., Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK) sekaligus mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, melalui sebuah analisis hukum dan politik bertajuk Negara yang Menyadap Dirinya Sendiri: Tragedi Konstitusional di Balik Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Kurniawan, apabila dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut terbukti, persoalan itu tidak dapat dipandang sebagai tindak pidana biasa. Sebab, penyalahgunaan perangkat penyadapan negara untuk mengawasi kepala negara dan berbagai elemen masyarakat dapat menjadi indikasi serius penyimpangan kewenangan.

“Negara yang membangun alat penyadap untuk melindungi dirinya dari kejahatan, lalu alat itu berbalik mengawasi kepala negara itu sendiri, bukan lagi sekadar persoalan teknologi. Ini adalah cerita tentang kekuasaan yang kehilangan arah moralnya,” demikian salah satu pandangan Kurniawan dalam analisisnya. Sabtu (7/11/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan teori hukum Hans Kelsen, setiap tindakan aparat negara harus memiliki dasar norma hukum yang jelas. Apabila penyadapan dilakukan tanpa landasan hukum dan prosedur yang sah, tindakan tersebut tidak lagi dapat dibenarkan sebagai pelaksanaan kewenangan negara.

Kurniawan juga menyinggung teori privasi Alan Westin. Menurutnya, hak privasi bukan sekadar hak untuk menyembunyikan sesuatu, melainkan hak setiap individu untuk menentukan informasi pribadi yang dapat diketahui pihak lain.

Karena itu, penyadapan terhadap Presiden, pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, aktivis, organisasi masyarakat, hingga pengusaha tanpa dasar hukum yang sah merupakan persoalan serius bagi perlindungan hak konstitusional warga negara.

Empat Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka

Sebagaimana perkembangan penanganan perkara, Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyadapan ilegal yang berlangsung pada periode 2025 hingga 2026 melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS).

Penyidik menyebut sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server LIMS tanpa melalui proses verifikasi dan tidak berkaitan dengan kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana.

Bareskrim juga mengungkap dugaan penghapusan file hasil penyadapan pada Oktober 2026. Perkara tersebut dilaporkan oleh seorang petugas pada 30 Oktober 2026.

Perkembangan terbaru hingga 6 November 2026, terdapat empat perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Keempatnya diduga memiliki peran masing-masing dalam rangkaian aktivitas penyadapan yang sedang diselidiki aparat penegak hukum.

Jangan Terburu-buru Menyimpulkan Makar

Lebih jauh, Kurniawan menyoroti kemungkinan berkembangnya perkara tersebut ke arah dugaan tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP Nasional.

Ia menilai, dugaan adanya motif politik di balik penyadapan harus ditelusuri secara mendalam. Namun, motif politik dan niat melakukan makar merupakan dua hal berbeda yang tidak boleh dicampuradukkan.

Menurutnya, penerapan pasal makar harus didasarkan pada pembuktian unsur pidana dan alat bukti yang cukup, bukan semata-mata berdasarkan dugaan atau spekulasi mengenai kepentingan politik pihak tertentu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa indikasi yang mengarah pada dugaan makar masih didalami. Ia menegaskan bahwa penerapan pasal makar tidak boleh dilakukan secara terburu-buru.

Kurniawan juga menguraikan sejumlah kemungkinan motif penyadapan, mulai dari pengawasan untuk mengendalikan kekuasaan, pengumpulan informasi yang dapat digunakan sebagai alat tekanan politik atau kompromat, hingga kemungkinan upaya melemahkan efektivitas pemerintahan.

Namun, seluruh kemungkinan motif tersebut masih membutuhkan pembuktian melalui proses penyidikan.

Mendesak Audit Total Sistem Penyadapan

Dalam perspektif tata kelola intelijen, Kurniawan menilai kasus tersebut harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pengawasan dan penggunaan perangkat penyadapan oleh institusi negara.

Ia mengingatkan bahwa intelijen seharusnya bekerja untuk kepentingan keamanan nasional dan memberikan informasi strategis kepada pengambil kebijakan, bukan menjadi instrumen kepentingan politik kelompok tertentu.

Karena itu, menurutnya, diperlukan sejumlah langkah pembenahan, antara lain pembentukan lembaga pengawas intersepsi yang independen, audit menyeluruh terhadap sistem LIMS, pemisahan fungsi intelijen penegakan hukum dari kepentingan intelijen politik, serta penguatan pengawasan sipil terhadap institusi keamanan.

Kurniawan juga menilai pentingnya mengungkap seluruh pihak yang terlibat agar penanganan perkara tidak berhenti hanya pada orang-orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Jika dugaan ini terbukti di pengadilan, maka yang harus dibongkar bukan hanya individu yang terlibat, tetapi juga arsitektur kekuasaan dan sistem pengawasan yang memungkinkan penyalahgunaan kewenangan tersebut terjadi,” tegasnya dalam analisis tersebut.

Ia menekankan bahwa supremasi hukum harus berlaku bagi seluruh institusi dan pejabat negara tanpa terkecuali.

“Negara yang besar bukanlah negara yang mampu menyadap presidennya sendiri. Negara yang besar adalah negara yang mampu menundukkan aparatnya sendiri di bawah hukum, bahkan ketika aparat itu adalah mereka yang paling berkuasa dalam menjaga hukum,” demikian pinta Kurniawan.

Tag: