Dosen USK: Tragedi Tiro Bukti Perdamaian Aceh Belum Sepenuhnya Menghadirkan Keadilan

liputaninvestigasi.com – Tragedi berdarah saat penertiban Bendera Bulan Bintang di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, pada Rabu (4/11/2026), mendapat sorotan akademisi. Peristiwa yang menewaskan seorang pemuda bernama Abzalul Riza (20) dan menyebabkan 13 orang lainnya terluka itu dinilai bukan sekadar persoalan penegakan ketertiban, tetapi juga mencerminkan persoalan serius dalam hubungan negara dan masyarakat Aceh pascaperdamaian.

Pandangan tersebut disampaikan Dr. (Cand) Kurniawan S, S.H., LL.M., Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK), dalam sebuah tulisan reflektif yang mengulas tragedi Tiro dari perspektif filsafat hukum, kekuasaan, dan perdamaian.

Menurut Kurniawan, peristiwa tersebut menjadi semakin memprihatinkan karena terjadi di tengah perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di sebuah meunasah. Ruang yang seharusnya menjadi tempat masyarakat memperkuat nilai keagamaan dan kebersamaan justru menjadi lokasi jatuhnya korban jiwa.

Ia menilai, tindakan penertiban simbol daerah dengan pendekatan kekerasan berpotensi membangkitkan kembali trauma konflik yang pernah dialami masyarakat Aceh.

“Tiro bukanlah ruang geografis yang netral. Dalam memori kolektif masyarakat Aceh, Tiro adalah tempat yang menyimpan sejarah perlawanan, martabat, dan identitas Aceh,” demikian pandangan Kurniawan. Kamis (5/11/2026).

Ia menjelaskan, persoalan Bendera Bulan Bintang selama ini berada dalam ketidakpastian hukum. Di satu sisi, Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 memberikan landasan pengaturan mengenai bendera dan lambang Aceh. Namun, di sisi lain, terdapat persoalan harmonisasi dengan regulasi nasional yang belum terselesaikan.

Kondisi tersebut, menurutnya, tidak boleh terus dibiarkan karena berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antara pemerintah, aparat, dan masyarakat.

Mengutip pemikiran filsuf hukum Gustav Radbruch, Kurniawan menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan unsur penting dalam negara hukum. Ketika kepastian hukum tidak hadir, ruang bagi tindakan sewenang-wenang semakin terbuka.

Soroti Pendekatan Keamanan

Kurniawan juga mengkritik pendekatan keamanan yang digunakan dalam menangani persoalan simbol kedaerahan di Aceh.

Menurutnya, persoalan yang berkaitan dengan identitas, sejarah, dan ekspresi budaya masyarakat semestinya diselesaikan melalui dialog dan pendekatan persuasif, bukan dengan kekuatan bersenjata.

Ia mengingatkan bahwa perdamaian Aceh yang dibangun melalui MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 tidak boleh hanya dimaknai sebagai berhentinya konflik bersenjata.

Perdamaian sejati, katanya, harus diwujudkan melalui keadilan, kepastian hukum, penghormatan terhadap identitas masyarakat, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Dalam perspektif tersebut, tragedi Tiro menjadi pengingat bahwa persoalan mendasar dalam hubungan negara dan masyarakat Aceh masih membutuhkan penyelesaian serius.

Desak Evaluasi dan Penyelesaian Persoalan Bendera Aceh

Lebih lanjut, Kurniawan menawarkan tiga langkah penting yang harus dilakukan negara untuk mencegah tragedi serupa terulang.

Pertama, negara harus memberikan pengakuan dan pertanggungjawaban atas jatuhnya korban jiwa. Kematian Abzalul Riza tidak boleh dipandang semata-mata sebagai kesalahan teknis di lapangan, tetapi harus menjadi momentum evaluasi terhadap cara aparat menjalankan kewenangannya.

Kedua, pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh harus segera menyelesaikan persoalan hukum terkait Bendera Aceh secara definitif. Jangan sampai ketidakjelasan regulasi terus menjadi sumber konflik antara masyarakat dan aparat.

Ketiga, penanganan persoalan simbol kedaerahan harus mengedepankan pendekatan sipil. Dialog, musyawarah, dan komunikasi harus menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan perbedaan pandangan.

Ia juga menekankan pentingnya mengembalikan setiap institusi negara pada fungsi dan kewenangan konstitusionalnya.

Pada bagian akhir tulisannya, Kurniawan mengingatkan bahwa perdamaian Aceh tidak cukup hanya ditandai dengan tidak adanya suara tembakan, tetapi harus dibuktikan melalui hadirnya keadilan bagi masyarakat.

“Kematian Abzalul Riza harus menjadi titik balik, momentum bagi negara untuk berhenti memandang Aceh sebagai ancaman yang harus ditaklukkan, dan mulai memandang Aceh sebagai mitra yang harus didengarkan,” pintanya.

Tag: