
liputaninvestigasi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen mulai memperketat penataan dan pengawasan terhadap aset daerah yang selama ini dinilai belum terkelola secara optimal.
Bupati Bireuen, Mukhlis, mengatakan penertiban akan dilakukan secara menyeluruh terhadap aset milik pemerintah daerah di berbagai wilayah Kabupaten Bireuen, termasuk bangunan ruko yang status pengelolaan maupun pemanfaatannya perlu diperjelas.
Salah satu langkah yang akan ditempuh Pemkab Bireuen adalah memasang papan yang menegaskan kepemilikan pemerintah daerah pada aset-aset tersebut.
“Semua akan kita tertibkan mulai dari Gurugok hingga ke Samalanga,” kata Mukhlis, Sabtu (3/10/2026).
Menurutnya, pemasangan papan kepemilikan bukan hanya sebatas penanda lokasi. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperjelas status aset, pihak yang mengelola, serta bentuk pemanfaatannya.
Mukhlis juga menyoroti adanya pihak yang diduga mengurus atau memperpanjang Hak Guna Bangunan (HGB) pada bangunan yang berdiri di atas aset daerah. Terhadap persoalan tersebut, ia memastikan Pemkab Bireuen akan melakukan penelusuran dan mengambil langkah sesuai ketentuan.
“Siapapun yang bermain akan kita tindak lanjuti. Ini adalah aset daerah, harus jelas pengelolaannya,” tegasnya.
Ia menyebutkan, Kabupaten Bireuen memiliki cukup banyak aset daerah yang apabila dikelola dengan baik dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, masih terdapat aset yang menurutnya belum memberikan kontribusi yang jelas bagi daerah. Persoalan tersebut berkaitan dengan pendataan, status pemanfaatan, administrasi, hingga pengelolaan aset di lapangan.
Karena itu, Pemkab Bireuen akan melakukan penataan secara bertahap dan menyeluruh, termasuk memastikan setiap aset memiliki identitas serta dasar pengelolaan yang jelas.
“Jangankan ruko ilegal, maupun aset daerah yang memiliki izin tidak masuk PAD, hampir semua dikuasai oleh mafia, maka harus kita perjelas dengan pemasangan papan nama,” ujar Mukhlis.
Dengan adanya papan kepemilikan, masyarakat diharapkan dapat mengetahui secara jelas aset yang merupakan milik Pemkab Bireuen. Pemerintah juga dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap penggunaan lahan maupun bangunan yang berada di atas aset daerah.
Penertiban tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pendataan ulang aset Pemkab Bireuen agar setiap lahan dan bangunan memiliki dokumen, status hukum, serta mekanisme pengelolaan yang jelas.
Bupati Mukhlis berharap langkah penertiban mendapat dukungan masyarakat. Menurutnya, pengamanan aset daerah penting dilakukan agar aset pemerintah tetap berada dalam pengawasan daerah dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat serta meningkatkan potensi pendapatan daerah. (Nadar)










