
liputaninvestigasi.com — Pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi kepada DPR RI yang telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.
Keputusan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (8/9/2026).
Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menyambut baik keputusan tersebut. Ia menilai langkah DPR RI menjadi momentum penting untuk memperkuat kepastian regulasi sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
“Kami mengapresiasi keputusan DPR RI yang telah menyetujui RUU perubahan UU Pemerintahan Aceh menjadi usul inisiatif DPR. Kita berharap proses selanjutnya berjalan lancar dan kepentingan Aceh serta masyarakat Aceh dapat menjadi perhatian dalam pembahasan hingga pengesahan,” ujar Mualem, Rabu (9/9/2026).
Mualem juga meminta seluruh pihak yang terlibat dalam proses revisi UUPA untuk menjaga komunikasi dan koordinasi. Menurutnya, Tim Pemerintah Aceh, DPR Aceh, serta Forbes Aceh di Jakarta perlu terus bertukar pandangan dan menyatukan langkah dengan mengutamakan kepentingan masyarakat Aceh.
“Antara Tim Pemerintah Aceh dan DPR Aceh serta Forbes Aceh di Jakarta agar saling bertukar pendapat dan fokus kepada kepentingan rakyat Aceh,” katanya.
Mualem turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen Aceh yang selama bertahun-tahun telah berkontribusi dalam memperjuangkan penyempurnaan UUPA.
“Saya juga sangat berterima kasih kepada semua pihak dari Aceh yang telah bertahun lamanya berpikir dan bekerja untuk penyempurnaan UUPA yang semuanya demi kepentingan rakyat Aceh. Mari kita perkuat kerja sama dan merawat kekompakan kita yang telah terbangun dengan baik,” ujarnya.
Dek Fadh: Jangan Berhenti di Tahap Usul Inisiatif
Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPR RI atas keputusan tersebut.
“Keputusan DPR ini menjadi langkah yang baik bagi Aceh. Kita tentu mengapresiasi dan berterima kasih kepada DPR RI yang telah memberikan perhatian terhadap Aceh,” ujar Dek Fadh, Rabu (9/9/2026).
Namun, Dek Fadh mengingatkan bahwa persetujuan sebagai RUU usul inisiatif DPR RI belum berarti perubahan UUPA telah selesai. RUU tersebut masih harus melalui tahapan pembahasan berikutnya hingga nantinya disahkan menjadi undang-undang.
“Kita berharap pembahasan Undang-Undang ini tidak mendapat hambatan lagi sehingga bisa segera disahkan. Ini penting untuk memberikan kepastian bagi Aceh dan masyarakat Aceh,” katanya.
Salah satu poin yang menjadi perhatian Pemerintah Aceh adalah kepastian keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Dana tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Terlebih, Aceh saat ini masih membutuhkan dukungan anggaran besar untuk menghadapi dampak bencana hidrometeorologi yang telah memengaruhi masyarakat serta sejumlah infrastruktur.
Menurut Dek Fadh, kondisi tersebut membutuhkan dukungan fiskal yang memadai agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan lebih cepat.
“Aceh sedang membutuhkan anggaran yang besar untuk pembangunan dan pemulihan pascabencana. Karena itu, kita berharap Dana Otsus dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan Aceh, termasuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana,” ujarnya.
Dek Fadh juga berharap Dana Otsus Aceh dapat terus berlanjut sebesar 2,5 persen pada tahun depan. Menurutnya, keberlanjutan dana tersebut akan memberikan ruang fiskal yang lebih kuat bagi Aceh dalam mempercepat pemulihan dan pembangunan.
“Harapan masyarakat Aceh, Dana Otsus Aceh dapat terus berlanjut sebesar 2,5 persen pada tahun depan. Aceh sedang membutuhkan anggaran yang besar, khususnya untuk pembangunan dan pemulihan pascabencana. Semoga pembahasan RUU ini memberikan kepastian dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Aceh,” kata Dek Fadh.










