
liputaninvestigasi.com — Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) meminta Polres Bireuen segera memeriksa dan mengusut penggunaan anggaran Program Revitalisasi UPTD SD Negeri 9 Gandapura, Kabupaten Bireuen, yang nilainya mencapai Rp1,2 miliar lebih.
Desakan ini menyusul adanya informasi mengenai rangka baja yang diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi pekerjaan.
Kepala Bidang Hukum SAPA, Ishak, SH, mengatakan dugaan ketidaksesuaian tersebut harus segera diperiksa oleh aparat penegak hukum (APH), baik dari sisi administrasi maupun kondisi fisik bangunan di lapangan.
Menurut Ishak, Polres Bireuen perlu memastikan apakah material yang digunakan benar-benar sesuai dengan yang tercantum dalam RAB dan spesifikasi teknis pekerjaan. “Ini harus dibuktikan melalui pemeriksaan langsung di lapangan, mulai dari material yang digunakan, ukuran, volume hingga spesifikasinya,” kata Ishak. Minggu (30/8/2026).
Ia menjelaskan, jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya perbedaan antara pekerjaan yang terpasang dengan RAB atau spesifikasi teknis, maka pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan penggunaan anggaran harus dimintai keterangan.
“Kalau memang sesuai RAB dan spesifikasi, silakan dibuktikan. Tetapi kalau ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai, baik dari sisi material, volume maupun kualitas, tentu harus ada pertanggungjawaban,” ujarnya.
Dinas Pendidikan Diminta Perketat Pengawasan
Selain meminta Polres Bireuen melakukan pemeriksaan, SAPA juga mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen memperketat pengawasan terhadap Program Revitalisasi Satuan Pendidikan.
Ishak mengatakan program tersebut sangat penting karena bertujuan memperbaiki fasilitas sekolah, khususnya sekolah yang terdampak bencana.
Program revitalisasi tahun 2026 di Kabupaten Bireuen disebut mencakup 116 sekolah terdampak bencana dengan total anggaran sekitar Rp167,4 miliar.
“Anggarannya besar dan jumlah sekolah yang ditangani juga banyak. Karena itu pengawasannya harus benar-benar diperketat,” ujarnya.
Menurut Ishak, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan melalui laporan administrasi. Petugas juga harus turun langsung untuk melihat kualitas pekerjaan.
“Cek materialnya, cek volumenya, cek kualitasnya dan cocokkan dengan RAB. Kalau ada yang tidak sesuai, segera diperbaiki dan ditindaklanjuti,” tegasnya.
SAPA: Jangan Sampai Kualitas Bangunan Dikurangi
SAPA mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam program revitalisasi agar menggunakan anggaran sesuai peruntukan dan menjaga kualitas pekerjaan.
Menurut Ishak, sekolah membutuhkan bangunan yang aman dan layak digunakan oleh siswa dan guru. Karena itu, kualitas pekerjaan tidak boleh dikurangi hanya karena lemahnya pengawasan.
“Ini uang negara dan bangunannya digunakan untuk kepentingan pendidikan. Jangan sampai sekolah dibangun dengan kualitas yang tidak sesuai dengan perencanaan,” katanya.
BACA JUGA:
Rangka Baja Revitalisasi SD Negeri 9 Gandapura Diduga Tak Sesuai Spesifikasi
Ishak menegaskan SAPA akan terus mengawal pelaksanaan Program Revitalisasi Sekolah di Kabupaten Bireuen.
“Kami tidak menuduh siapa pun. Kami meminta semuanya dibuktikan melalui pemeriksaan. Kalau memang sesuai aturan, silakan dibuktikan. Tetapi kalau ditemukan pelanggaran atau kerugian negara, siapa pun yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum,” pungkasnya.










