Tujuh Fraksi DPRA Setujui Pertanggungjawaban APBA 2025, Soroti SiLPA dan Pemulihan Pascabencana

liputaninvestigasi.com – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir tujuh fraksi, pendapat akhir Gubernur Aceh, serta penandatanganan persetujuan bersama terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025.

Rapat yang berlangsung di Gedung Utama DPRA, Kamis (27/8/2026) pukul 14.30 WIB, dipimpin Wakil Ketua DPRA H. Ali Basrah, S.Pd., M.M.

Dalam rapat tersebut, seluruh tujuh fraksi DPRA, yakni Fraksi Partai Aceh, NasDem, Golkar, PKB, Demokrat, Gerindra–PKS, dan PPP–PAS Aceh, menyatakan dapat menerima Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA 2025 untuk ditetapkan menjadi Qanun Aceh.

Meski menyatakan persetujuan, sebagian besar fraksi menyampaikan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRA terhadap Pemerintah Aceh.

Berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) yang disampaikan dalam rapat paripurna, realisasi APBA Tahun Anggaran 2025 tercatat dengan pendapatan Aceh sebesar Rp10,700 triliun. Sementara belanja dan transfer mencapai Rp10,652 triliun, sehingga terdapat surplus anggaran sebesar Rp47,35 miliar.

Adapun pembiayaan netto tercatat Rp471,10 miliar dan menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp518,46 miliar.

Besarnya SiLPA menjadi salah satu sorotan utama hampir seluruh fraksi. Fraksi Demokrat menilai SiLPA tersebut menunjukkan masih perlunya peningkatan efisiensi dan kualitas penyerapan anggaran karena anggaran yang tidak terealisasi berpotensi menahan perputaran ekonomi masyarakat.

Fraksi Demokrat meminta Pemerintah Aceh menyajikan laporan rinci mengenai penyebab SiLPA pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) serta melakukan evaluasi terhadap SKPA yang memiliki tingkat serapan anggaran rendah.

Sorotan serupa disampaikan Fraksi Partai Aceh, Golkar, dan PKB. Ketiga fraksi meminta Pemerintah Aceh mengevaluasi penyebab terjadinya SiLPA dan memperbaiki kualitas perencanaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya.

Fraksi PKB secara khusus mendorong agar proses lelang kegiatan dilakukan lebih awal sehingga penyerapan anggaran tidak menumpuk pada akhir tahun dan berisiko berdampak terhadap kualitas pekerjaan pembangunan.

Sementara itu, Fraksi Golkar mencatat pertumbuhan ekonomi Aceh pada 2025 berada di angka 2,97 persen, menurun dibandingkan 4,66 persen pada 2024. Inflasi akhir tahun juga mencapai 6,71 persen. Realisasi investasi PMDN dan PMA tercatat Rp9,002 triliun dari target Rp9,5 triliun.

Pascabencana Jadi Perhatian

Penanganan pascabencana hidrometeorologi juga menjadi perhatian sejumlah fraksi.

Fraksi NasDem meminta proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dipercepat secara terencana, transparan, dan tepat sasaran. Koordinasi antara Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, serta pemerintah pusat dinilai perlu diperkuat.

Fraksi PPP–PAS Aceh menyoroti proses pemulihan pascabanjir dan banjir lumpur yang dinilai berjalan lamban. Fraksi tersebut meminta Gubernur Aceh mengambil langkah konkret dalam pemulihan jalan, jembatan, fasilitas umum, serta sarana ekonomi masyarakat yang terdampak bencana.

Fraksi PPP–PAS Aceh juga meminta transparansi mengenai status dana pemulihan sektor pertanian pascabanjir senilai Rp2,5 triliun. Pemerintah Aceh diminta menjelaskan apakah dana tersebut telah ditransfer kepada Pemerintah Aceh atau masih berupa komitmen anggaran dari Kementerian Pertanian.

Fraksi Golkar turut mendorong penyelarasan roadmap ekonomi Aceh dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P/PRRP), sekaligus meminta penegakan hukum lingkungan terhadap izin pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan daerah resapan air.

Dana Otsus dan Aset Aceh

Fraksi Partai Aceh dan NasDem meminta Dana Otonomi Khusus (Otsus) diarahkan kepada sektor yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Penggunaan Dana Otsus juga diminta diukur berdasarkan manfaat nyata yang diterima masyarakat, bukan hanya berdasarkan tingkat serapan anggaran.

Fraksi Demokrat menyoroti pengelolaan aset daerah yang nilainya mencapai Rp32,09 triliun. Menurut fraksi tersebut, aset daerah belum optimal memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Aceh (PAA).

Karena itu, Pemerintah Aceh diminta memperkuat inventarisasi, penertiban aspek hukum, serta digitalisasi pengelolaan aset daerah.

Fraksi PKB juga mendorong Pemerintah Aceh memperjuangkan kewenangan khusus pengelolaan gas alam Andaman melalui Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan Aceh terhadap dana transfer pemerintah pusat.

Tindak Lanjut Temuan BPK

Sejumlah fraksi juga memberikan perhatian serius terhadap tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Fraksi Partai Aceh, Demokrat, dan Golkar meminta seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara tuntas agar temuan dan persoalan yang sama tidak kembali terjadi pada tahun anggaran berikutnya.

Fraksi Demokrat menilai temuan BPK yang berulang menunjukkan masih adanya kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan SKPA.

Fraksi tersebut juga mengingatkan agar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak hanya dipertahankan secara administratif, tetapi harus mencerminkan perbaikan tata kelola dan pengelolaan keuangan yang substansial.

Sorotan Sektoral

Dalam bidang kesehatan, Fraksi Golkar mendesak percepatan pembangunan Rumah Sakit Regional serta penyelesaian utang RSUD dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) yang disebut mencapai Rp416,9 miliar. Fraksi tersebut juga menyoroti peningkatan prevalensi HIV/AIDS sebesar 12 persen dibandingkan 2024.

Fraksi NasDem turut menyoroti stagnasi pembangunan Rumah Sakit Regional di Bireuen, Langsa, dan Meulaboh yang hingga kini belum rampung.

Sementara Fraksi PKB dan Golkar meminta Pemerintah Aceh melakukan evaluasi serta validasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) agar program tersebut benar-benar tepat sasaran.

Di sektor ekonomi kerakyatan, Fraksi PKB mengusulkan kebijakan diskon harga gas dan semen bagi masyarakat yang memiliki KTP Aceh. Kebijakan itu dinilai perlu dipertimbangkan mengingat harga kedua komoditas tersebut masih dinilai mahal dan ketersediaannya di Aceh belum optimal.

Untuk sektor transportasi, Fraksi Golkar meminta Pemerintah Aceh mengadvokasi evaluasi skema Tarif Batas Atas tiket pesawat rute domestik kepada Kementerian Perhubungan dan Presiden RI. Tingginya tarif penerbangan dinilai dapat membebani masyarakat serta menghambat investasi dan kunjungan wisatawan ke Aceh.

Kekhususan Aceh dan Tata Kelola Pemerintahan

Dalam bidang kekhususan Aceh dan pelaksanaan syariat Islam, Fraksi PPP–PAS Aceh meminta kelembagaan Wilayatul Hisbah (WH) dikembalikan di bawah Dinas Syariat Islam, bukan berada di bawah Satpol PP.

Fraksi tersebut juga meminta perhatian terhadap insentif guru dayah serta kesejahteraan Imum Mukim dan Imum Chik.

Fraksi Golkar mendorong penguatan kolaborasi Pemerintah Aceh dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan Majelis Adat Aceh (MAA), termasuk integrasi kurikulum dayah dengan keterampilan vokasi.

Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Fraksi Golkar mendorong perencanaan pembangunan berbasis data serta alokasi anggaran penelitian minimal satu persen dari total belanja Dana Otsus. Koordinasi antarlevel pemerintahan juga dinilai perlu diperkuat.

Gubernur Sampaikan Komitmen Tindak Lanjut

Setelah seluruh fraksi menyampaikan pendapat akhir, pendapat akhir Gubernur Aceh disampaikan oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, S.E.

Pemerintah Aceh menyampaikan sejumlah komitmen tindak lanjut, antara lain penggunaan SiLPA sesuai ketentuan, percepatan penyelesaian rekomendasi BPK melalui Inspektorat Aceh, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, optimalisasi Pendapatan Asli Aceh, serta transformasi seluruh Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) menjadi profit center.

Selanjutnya, Rancangan Keputusan Dewan dibacakan Sekretaris Dewan dan disetujui dalam rapat paripurna. Proses tersebut kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara DPRA dan Pemerintah Aceh.

DPRA menegaskan seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan fraksi menjadi bagian dari fungsi pengawasan anggaran dan akan dipantau dalam pelaksanaan pemerintahan selanjutnya.

Terutama terkait penyelesaian SiLPA, tindak lanjut rekomendasi BPK, serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, yang akan menjadi perhatian dalam pembahasan Rancangan APBA tahun berikutnya.

Tag: