
liputaninvestigasi.com – Penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Aceh berpotensi menimbulkan kerugian negara sekitar Rp1 triliun per tahun. Angka tersebut merupakan akumulasi dari dugaan kebocoran BBM subsidi yang diperkirakan mencapai 885 ribu liter per hari.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan persoalan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah bersama aparat penegak hukum dan pihak terkait.
“Jadi kerugian akibat perbuatan yang tidak bertanggung jawab itu tidak main-main,” kata Nurlis di Banda Aceh, Kamis (20/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan setelah digelar Rapat Koordinasi Penanganan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Aula Ditreskrimsus Polda Aceh, Banda Aceh.
Rapat dipimpin Wakil Direktur Ditreskrimsus Polda Aceh, AKBP Yasir Ahmadi, dan dihadiri penyidik Ditreskrimsus Polda Aceh, Pemerintah Aceh, Pertamina serta perwakilan SPBU.
Dari Pemerintah Aceh hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Izra, bersama jajaran Dinas ESDM Aceh, Disperindag Aceh, Dinas Perhubungan serta Biro Perekonomian Setda Aceh.
Berawal dari Temuan di SPBU Lhong Raya
Nurlis menjelaskan, rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas kasus dugaan penyalahgunaan BioSolar bersubsidi yang ditemukan di SPBU Lhong Raya, Banda Aceh, pada 14 Agustus 2026.
Dalam penanganan kasus tersebut, disebutkan telah dilakukan 15 penangkapan dan penyitaan selama aktivitas penindakan berlangsung.
Pemerintah Aceh juga menemukan dugaan praktik pengisian BBM secara berulang, penggunaan pelat nomor bodong serta kendaraan yang telah dimodifikasi untuk mendapatkan BBM bersubsidi dalam jumlah tidak wajar.
“Ditemukan dugaan praktik pengisian berulang dan penggunaan plat nomor bodong serta kendaraan yang dimodifikasi,” ujar Robby sebagaimana disampaikan Nurlis.
Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak langsung kepada masyarakat.
Penyalahgunaan BBM subsidi disebut menyebabkan kelangkaan dan antrean panjang di sejumlah SPBU, menghambat transportasi, meningkatkan biaya operasional komoditas lokal seperti kopi Gayo dan CPO, hingga berpotensi mendorong kenaikan inflasi.
SPBU yang Terbukti Melanggar Akan Dilaporkan
Pemerintah Aceh menegaskan pengawasan tidak hanya diarahkan kepada konsumen atau pemilik kendaraan yang melakukan pengisian tidak wajar.
Setiap hasil penyidikan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran di SPBU akan disampaikan kepada pihak terkait, termasuk BPH Migas, untuk menjadi bahan pertimbangan pemberian sanksi atau teguran sesuai ketentuan.
“Hasil tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk pemberian sanksi atau teguran kepada SPBU sesuai ketentuan yang berlaku. Artinya, pengusutan tidak berhenti pada pelaku di lapangan,” kata Nurlis.
Pemerintah juga akan memastikan operator SPBU menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan sesuai aturan.
Setiap SPBU yang masih mengalami antrean panjang akan dipantau secara berkala. Penyebab antrean akan diidentifikasi, baik yang berkaitan dengan pasokan, distribusi maupun pola pengisian yang tidak wajar.
Satgas Kelangkaan BBM Dibentuk
Untuk memperkuat pengawasan, rapat tersebut juga memutuskan pembentukan Satgas Kelangkaan BBM Bersubsidi di seluruh Aceh.
Satgas akan melakukan pengawasan terhadap setiap kasus yang ditemukan dan mendorong pemberian sanksi tegas terhadap SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran.
Sanksi yang disiapkan antara lain berupa denda maupun pengurangan kuota BBM bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.
Polda Aceh juga menegaskan bahwa SPBU tidak hanya bertugas melayani pengisian BBM, tetapi harus menjadi bagian dari sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Penggunaan QR Code yang tidak sesuai ketentuan diminta segera dilaporkan agar dapat diverifikasi dan menjadi dasar pemblokiran sesuai mekanisme yang berlaku.
Kendaraan Berpelat Bodong Jadi Sasaran Penertiban
Selain SPBU, penertiban juga akan menyasar kendaraan yang menggunakan pelat nomor bodong dan melakukan pengisian BBM subsidi secara berulang.
Pemerintah dan aparat terkait akan melakukan pemblokiran QR Code terhadap kendaraan yang terbukti melakukan pelanggaran.
Teknologi berupa stiker barcode permanen juga akan digunakan untuk mencegah penggantian pelat nomor maupun praktik pengisian BBM secara berulang.
“Penggunaan teknologi stiker barcode permanen untuk mencegah penggantian plat dan pengisian berulang,” ujar Nurlis.
Pemerintah Aceh juga menetapkan angkutan umum berpelat kuning sebagai prioritas dalam pengisian BBM bersubsidi.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, penertiban administrasi dan pemeriksaan KIR akan dilakukan guna mendeteksi kendaraan yang telah dimodifikasi.
Polda Aceh, Pemerintah Aceh dan Pertamina sepakat memperketat pengawasan serta menindak tegas penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Kita ingin memutus mata rantai penyalahgunaan BBM subsidi, mulai dari kendaraan, identitas dan barcode, hingga titik distribusinya. BBM subsidi harus kembali kepada masyarakat yang berhak,” kata Nurlis.[]










