
liputaninvestigasi.com-Sejumlah benda yang berpotensi mengganggu keamanan ditemukan petugas saat melakukan razia mendadak di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh, Rabu (4/11/2026).
Dalam penggeledahan yang melibatkan tim gabungan Polresta Banda Aceh, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Aceh, dan Badan Narkotika Kota (BNK) tersebut, petugas menemukan berbagai barang yang tidak semestinya berada di kamar hunian warga binaan.
Barang-barang itu antara lain gunting, pisau, sendok, korek api, paku, pisau silet, hingga obeng. Meski demikian, petugas memastikan tidak menemukan narkotika selama pemeriksaan berlangsung.
Razia dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dengan menyasar tiga blok hunian yang ditempati sekitar 430 warga binaan pemasyarakatan (WBP).
Kegiatan tersebut dipimpin Wakapolresta Banda Aceh AKBP Benny Bathara. Sebelum penggeledahan, seluruh personel mengikuti apel bersama untuk menerima arahan mengenai prosedur pemeriksaan dan penanganan apabila ditemukan benda yang berpotensi membahayakan.
Kabid Patnal Kanwil Ditjenpas Aceh, Edi Mulyono, mengatakan razia gabungan merupakan langkah pencegahan untuk memperketat pengawasan sekaligus menutup peluang masuknya barang-barang terlarang ke dalam rutan.
Menurut dia, pengawasan tidak hanya diarahkan pada peredaran narkotika, tetapi juga terhadap keberadaan telepon genggam, senjata tajam, hingga benda lain yang dapat mengancam keamanan lingkungan pemasyarakatan.
“Semoga dengan pelaksanaan razia ini memberikan manfaat bersama, sehingga tidak ada lagi barang-barang terlarang yang masuk, baik narkoba, handphone, senjata tajam, bahkan senjata api,” ujar Edi.
Ia menjelaskan, setiap temuan barang terlarang akan ditindaklanjuti oleh pihak Rutan Kelas IIB Banda Aceh sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, AKBP Benny Bathara menyebut kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi Program Quick Wins Kapolri dengan tagline Polisi Bersama Masyarakat.
Ia menegaskan, keterlibatan kepolisian dalam razia tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan narkotika serta pencegahan penyalahgunaan fasilitas rutan untuk kegiatan yang bertentangan dengan hukum.
“Pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui koordinasi dan kerja sama lintas instansi,” pungkasnya. (*)










