
liputaninvestigasi.com – Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr. Musriadi Aswad, M.Pd., mengadvokasi sejumlah program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRK Banda Aceh Tahun Anggaran 2026.
Program yang diperjuangkan mencakup penyediaan rumah layak huni, bantuan beasiswa bagi siswa kurang mampu, penguatan sarana dayah, pelayanan kesehatan, pemberdayaan pemuda, hingga perlindungan perempuan dan anak.
Advokasi tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperluas akses terhadap layanan dasar di Kota Banda Aceh.
Salah satu program yang diperjuangkan Musriadi adalah penyediaan tujuh unit rumah layak huni dan rehabilitasi dua rumah milik masyarakat kurang mampu di Kecamatan Ulee Kareng dan Syiah Kuala.
Program ini diharapkan membantu keluarga penerima manfaat memperoleh tempat tinggal yang lebih aman, sehat, dan nyaman.
Di sektor pendidikan, Musriadi mengadvokasi bantuan beasiswa bagi siswa SD dan SMP dari keluarga kurang mampu, termasuk di Kecamatan Ulee Kareng. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban orang tua sekaligus mendukung keberlanjutan pendidikan anak-anak.
“Pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Kita berharap anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap memiliki kesempatan untuk belajar dan meraih masa depan yang lebih baik,” menjadi salah satu tujuan dari upaya advokasi tersebut.
Selain pendidikan formal, perhatian juga diberikan terhadap penguatan pendidikan keagamaan melalui pembangunan Balai Pengajian Dayah Darul Amin Al Waliyah di Gampong Ilie dan Balai Pengajian Dayah Raudhatul Hikmah Al-Waliyyah Amraniyah di Gampong Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng.
Musriadi turut mengadvokasi pengadaan teratak dan kursi plastik untuk Dayah Darul Amin Al Waliyah, pelatihan penyusunan kurikulum pendidikan diniyah bagi jenjang SD dan SMP, serta pengadaan alat praktik dan alat peraga untuk siswa pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kecamatan Ulee Kareng.
Dukungan tersebut diharapkan dapat menunjang kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan kualitas pendidikan, baik formal maupun keagamaan.
Di bidang kesehatan, program yang diperjuangkan meliputi pengadaan ambulans gampong untuk Kopelma Darussalam serta sosialisasi pencegahan HIV/AIDS dan penyakit menular seksual bagi siswa se-Kota Banda Aceh.
Program edukasi kesehatan tersebut diharapkan meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai pencegahan penyakit menular, perilaku hidup sehat, serta pentingnya menghindari stigma dan diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV.
Sementara itu, dalam bidang pemberdayaan masyarakat, Musriadi mengadvokasi pelatihan kepemimpinan bagi pemuda. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas generasi muda agar lebih aktif berorganisasi dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
Perlindungan perempuan dan anak juga menjadi perhatian melalui sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Upaya tersebut diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi kelompok rentan serta menciptakan lingkungan keluarga dan sosial yang aman.
Musriadi menilai, berbagai kebutuhan masyarakat harus menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah. Karena itu, aspirasi warga perlu diperjuangkan melalui mekanisme yang berlaku agar dapat ditindaklanjuti sesuai prioritas pembangunan dan kemampuan anggaran pemerintah.
Meski demikian, pengusulan program melalui pokok-pokok pikiran legislatif merupakan bagian dari proses perencanaan. Pelaksanaan dan manfaat setiap program tetap bergantung pada proses penganggaran, kebijakan pemerintah daerah, serta realisasi di lapangan.
Koordinasi antara DPRK Banda Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh, organisasi perangkat daerah, pemerintah gampong, dan masyarakat diperlukan agar program yang disetujui dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.
Musriadi berharap berbagai aspirasi yang diperjuangkan melalui pokir DPRK Banda Aceh Tahun Anggaran 2026 dapat ditindaklanjuti secara optimal, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari banyaknya program yang direncanakan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup warga Banda Aceh.(*)










