
liputaninvestigasi.com — Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Musriadi, meminta Dinas Sosial (Dinsos) Kota Banda Aceh mengevaluasi penetapan desil kesejahteraan masyarakat serta melakukan verifikasi ulang terhadap penerima bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH).
Permintaan tersebut disampaikan menyusul keluhan masyarakat mengenai status desil dan kepesertaan PKH yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga sebenarnya.
Musriadi menilai, ketidaktepatan data kesejahteraan dapat berdampak langsung terhadap akses masyarakat dalam memperoleh bantuan pemerintah. Karena itu, ia meminta Dinsos tidak mengabaikan laporan warga dan segera melakukan pemeriksaan berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
“Keluhan masyarakat harus ditindaklanjuti secara serius. Kami meminta Dinas Sosial melakukan evaluasi dan verifikasi ulang berdasarkan kondisi riil masyarakat di lapangan, sehingga warga yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan haknya akibat data yang tidak sesuai,” kata Musriadi. Minggu (25/10/2026).
Menurutnya, data kesejahteraan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan sasaran penerima bantuan sosial. Oleh sebab itu, proses pembaruan dan validasi data harus dilakukan secara objektif, transparan, serta melibatkan aparatur gampong yang memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.
Ia juga meminta Dinsos Banda Aceh menyediakan ruang pengaduan yang mudah diakses bagi warga yang mengalami perubahan status desil atau tidak lagi terdaftar sebagai penerima PKH.
Setiap pengaduan, lanjutnya, perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dokumen pendukung dan verifikasi kondisi ekonomi keluarga agar keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan fakta.
“Jangan sampai masyarakat yang secara ekonomi masih kesulitan justru tidak mendapatkan bantuan, sementara warga yang kondisi ekonominya sudah membaik masih tercatat sebagai penerima. Prinsip keadilan dan ketepatan sasaran harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Musriadi menekankan pentingnya koordinasi antara Dinsos, pemerintah gampong, pihak kecamatan, dan instansi terkait dalam proses verifikasi ulang penerima bantuan sosial.
Menurutnya, keterlibatan aparatur gampong diperlukan untuk membantu memastikan kesesuaian data administrasi dengan kondisi nyata masyarakat. Selain itu, warga juga harus mendapatkan penjelasan yang jelas apabila terjadi perubahan status desil maupun kepesertaan bantuan.
Ia berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada pendataan administratif, tetapi juga memastikan adanya mekanisme koreksi bagi masyarakat yang merasa dirugikan akibat ketidaksesuaian data.
Musriadi menegaskan, evaluasi data bukan semata-mata untuk mempertahankan atau menambah jumlah penerima bantuan, melainkan memastikan bantuan sosial diberikan kepada keluarga yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, ketepatan sasaran menjadi aspek penting agar program bantuan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Ia berharap evaluasi dan verifikasi ulang tersebut dapat meningkatkan akurasi data kesejahteraan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap proses penyaluran bantuan sosial di Kota Banda Aceh.
“Pemerintah harus hadir memberikan kepastian kepada masyarakat. Jika ada data yang tidak sesuai, harus ada mekanisme perbaikan yang jelas dan mudah diakses. Jangan biarkan masyarakat kebingungan tanpa mendapatkan penjelasan,” pungkas Musriadi. (*)










