FH USK dan Kejati Aceh Jajaki Kerja Sama Harmonisasi Qanun Jinayat dengan KUHP Baru

liputaninvestigasi.com – Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (FH USK) menjajaki kerja sama strategis dengan Kejaksaan Tinggi Aceh (Kejati Aceh) untuk memperkuat sinergi antara dunia akademik dan praktisi hukum, khususnya dalam harmonisasi Qanun Jinayat dengan perkembangan hukum pidana nasional.

Penjajakan tersebut dilakukan melalui kegiatan silaturahmi dan audiensi yang dipimpin Dekan FH USK, Prof. Dr. Zahratul Idami, S.H., M.Hum., bersama pihak Kejati Aceh.

Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk membangun komunikasi dan mengidentifikasi berbagai program kolaborasi yang dapat mendukung peningkatan kualitas penegakan hukum di Aceh, termasuk pelaksanaan Syariat Islam dan penerapan hukum acara jinayat.

Kolaborasi ini dinilai penting seiring dengan berlakunya KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHAP baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Perubahan regulasi tersebut membutuhkan pemahaman yang menyeluruh agar penerapan hukum di lapangan berjalan sesuai ketentuan, memberikan kepastian hukum, serta tetap memperhatikan kekhususan Aceh.

Dalam konteks tersebut, harmonisasi Qanun Jinayat dengan sistem hukum pidana nasional menjadi salah satu isu penting yang perlu dikaji secara mendalam. Kajian ini diharapkan dapat memperjelas hubungan antarketentuan hukum, sekaligus mencegah perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum.

Perguruan tinggi memiliki peran penting melalui penelitian, kajian ilmiah, dan penyusunan rekomendasi kebijakan. Sementara itu, kejaksaan memiliki pengalaman langsung dalam penanganan perkara, pelaksanaan penuntutan, dan penerapan hukum dalam sistem peradilan.

Melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman tersebut, hasil kajian akademik diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan tugas penegak hukum dan penyelesaian persoalan hukum di tengah masyarakat.

Sejumlah Program Kerja Sama Disiapkan

Sebagai tindak lanjut, FH USK dan Kejati Aceh dapat mengembangkan sejumlah program kerja sama yang konkret dan berkelanjutan.

Program tersebut antara lain penelitian bersama mengenai efektivitas penegakan hukum, pelaksanaan Syariat Islam, hukum acara jinayat, perlindungan korban, serta berbagai persoalan hukum strategis yang membutuhkan perhatian bersama.

Selain itu, kedua institusi dapat menggelar forum diskusi ilmiah dan konsultasi hukum untuk membahas perkembangan regulasi, pertukaran pengalaman, serta penyampaian rekomendasi akademik terhadap kebijakan hukum.

Kerja sama ini juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antara teori hukum yang dikembangkan di perguruan tinggi dan kebutuhan nyata dalam praktik penegakan hukum.

Meski demikian, setiap bentuk kolaborasi perlu tetap menghormati independensi masing-masing institusi, ketentuan peraturan perundang-undangan, kekhususan Aceh, serta prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Sinergi FH USK dan Kejati Aceh diharapkan menjadi langkah positif dalam mendorong sistem penegakan hukum di Aceh yang semakin profesional, adaptif terhadap perubahan regulasi, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Tag: