Fraksi PAS Demokrat PAN DPRK Bireuen Minta Pemkab Percepat Pemulihan Pascabencana

liputaninvestigasi.com – Fraksi gabungan Partai Aceh (PAS), Demokrat, dan PAN di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen meminta Pemerintah Kabupaten Bireuen mempercepat proses pemulihan pascabencana, terutama bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan mengalami kerugian akibat banjir.

Pernyataan tersebut disampaikan Anggota DPRK Bireuen, Tgk. Razali Nurdin, saat membacakan pandangan fraksi dalam Rapat Paripurna Pembahasan Anggaran Perubahan Tahun 2026, Rabu (30/9/2026).

Dalam pandangannya, Fraksi PAS, Demokrat, dan PAN menekankan agar seluruh program dan kegiatan dalam APBK Perubahan 2026 dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan nyata masyarakat. Pelaksanaan program juga diminta segera direalisasikan agar tidak terjadi penumpukan kegiatan menjelang akhir tahun anggaran.

“Diperlukan peningkatan koordinasi yang erat antara Pemerintah Kabupaten, DPRK, Pemerintah Aceh, Pemerintah Gampong, dan seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan berjalan tepat sasaran,” ujar Tgk. Razali.

Fraksi tersebut juga menegaskan bahwa kebijakan anggaran harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya warga kurang mampu, petani, nelayan, pelaku UMKM, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan pelayanan pemerintah.

Pemulihan Pascabencana Jadi Prioritas

Khusus terkait penanganan bencana, Fraksi PAS, Demokrat, dan PAN meminta agar pemulihan pascabencana menjadi salah satu prioritas utama dalam pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2027.

Menurut fraksi tersebut, pemerintah tidak cukup hanya melakukan penanganan pada masa tanggap darurat, tetapi juga harus memastikan proses pemulihan berjalan secara cepat dan terukur.

“Kami meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan darurat, tetapi juga mempercepat pemulihan, terutama bagi warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan rumah, lahan pertanian, ternak, tempat usaha, serta sarana dan prasarana dasar,” tegas Tgk. Razali.

Fraksi itu menilai percepatan pemulihan diperlukan agar masyarakat terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas kehidupan dan perekonomian setelah bencana.

Selain persoalan kebencanaan, Fraksi PAS, Demokrat, dan PAN turut menyoroti kebijakan alokasi Dana Desa untuk pelayanan sosial, kesehatan, serta pendidikan keagamaan di tingkat gampong.

Fraksi tersebut juga meminta Bupati Bireuen mengkaji kembali Peraturan Bupati Bireuen Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBG, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan penghasilan atau jerih bagi pengabdi gampong.

Kajian tersebut, menurut fraksi, perlu mempertimbangkan kondisi di lapangan serta berbagai masukan yang diterima anggota DPRK dari masyarakat dan pemerintahan gampong.

Tag: