
liputaninvestigasi.com — Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (FH USK) mengajak generasi muda memahami hukum keimigrasian dan pentingnya prosedur resmi dalam bepergian maupun bekerja ke luar negeri.
Edukasi tersebut disampaikan melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dalam rangka Milad Universitas Syiah Kuala (USK) ke-65 yang dilaksanakan di SMAN 1 Montasik, Kabupaten Aceh Besar, Selasa (22/9/2026).
Kegiatan bertema “Kenali Imigrasi, Aman Bepergian: Memahami Hukum Keimigrasian bagi Generasi Muda” tersebut merupakan hari kedua rangkaian Peukan Pengabdian Masyarakat FH USK yang dilaksanakan di 10 sekolah di wilayah Kabupaten Aceh Besar pada 21–26 September 2026.
Kegiatan diisi dengan sosialisasi dan dilanjutkan dengan diskusi bersama para pelajar. Hadir dalam kegiatan tersebut Dekan FH USK Prof. Dr. Zahratul Idami, S.H., M.Hum., Kepala SMAN 1 Montasik Dr. Nizariah, S.Sos., M.Pd., serta sejumlah dosen FH USK.
Tim pengabdian masyarakat pada hari kedua dikoordinatori Lena Farsia, S.H., M.H., dengan anggota Nellyana Roesa, S.H., LL.M., Dr. Fikri, S.H., M.H., M. Putra Iqbal, S.H., LL.M., Mahfud, S.H., LL.M., dan Kurniawan, S.H., LL.M.
Dalam sambutannya, Dekan FH USK Prof. Dr. Zahratul Idami mengatakan pihaknya berharap para pelajar memiliki kesadaran hukum keimigrasian secara komprehensif sebagai bekal menghadapi mobilitas lintas negara.
“Kami menaruh harapan kepada segenap peserta didik jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), khususnya yang berada di SMAN 1 Montasik ini sebagai generasi pelanjut estafet kepemimpinan masa depan bangsa, agar saudara-saudari sekalian dapat memiliki kesadaran hukum keimigrasian secara komprehensif,” ujarnya.
Menurutnya, hukum keimigrasian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak hanya berkaitan dengan urusan administratif, tetapi juga memiliki fungsi dalam menjaga kedaulatan negara, ketertiban umum, serta perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri.
“Semoga dengan pemahaman hukum keimigrasian yang baik, para pelajar sekalian dapat bepergian dengan aman, terlindungi secara hukum, dan kelak menjadi generasi pemimpin yang berwawasan hukum, cinta tanah air, dan memiliki daya saing global,” katanya.
Sementara itu, narasumber M. Putra Iqbal, S.H., LL.M., menyampaikan materi mengenai “Perlindungan terhadap Pekerja Migran”.
Ia mengajak para pelajar membangun literasi keimigrasian sejak dini, terutama dalam memahami dokumen perjalanan, kepatuhan terhadap ketentuan keimigrasian, serta bahaya perekrutan pekerja migran secara nonprosedural.
Menurutnya, paspor merupakan dokumen negara yang harus dijaga keabsahan dan penggunaannya. Mobilitas lintas negara juga harus dilakukan dengan dokumen yang sah serta visa yang sesuai dengan tujuan perjalanan.
Ia juga mengingatkan para pelajar agar mewaspadai berbagai indikator perekrutan pekerja migran yang berpotensi mengarah pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Beberapa modus yang perlu diwaspadai antara lain tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan tidak rasional, proses perekrutan secara instan tanpa pelatihan, penahanan dokumen asli seperti ijazah, KTP dan paspor, serta pemberangkatan melalui jalur nonprosedural dengan menggunakan visa kunjungan atau wisata untuk bekerja.
“Untuk itu, mari kita kenali Imigrasinya, sehingga bisa aman dalam bepergian, serta selamat masa depannya,” tegas M. Putra Iqbal.
Ia menambahkan, setiap mobilitas lintas batas negara harus memperhatikan legalitas dokumen, kesesuaian visa, serta ketentuan entry, stay, and exit di negara tujuan.
“Setiap perekrutan yang tidak prosedural, tidak transparan, dan berbiaya tinggi adalah pintu masuk utama menuju perbudakan modern,” ujarnya.
Narasumber berikutnya, Mahfud, S.H., LL.M., menyampaikan materi “Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI)”.
Mahfud menekankan pentingnya pemahaman para pelajar terhadap potensi modus TPPO serta langkah-langkah pencegahannya.
Ia menjelaskan bahwa hukum keimigrasian, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, serta UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan bagian dari sistem hukum yang berkaitan dengan perlindungan warga negara dan hak asasi manusia.
“Kepada segenap pelajar, khususnya SMAN 1 Montasik, selaku agent of change dan generasi pelanjut estafet kepemimpinan bangsa di masa depan, kami menitipkan harapan agar para pelajar semua dapat memahami hukum keimigrasian, pemberantasan TPPO, dan perlindungan pekerja migran,” kata Mahfud.
Sementara itu, Koordinator Tim PKM, Lena Farsia, S.H., M.H., mengingatkan pelajar untuk bersikap kritis terhadap berbagai tawaran pekerjaan di luar negeri yang beredar, khususnya melalui media digital.
“Sebagai generasi yang hidup di era digital, ananda diharapkan memiliki kemampuan kritis untuk mengenali, mengidentifikasi, dan menolak segala bentuk modus operandi perekrutan yang berpotensi menjerumuskan menjadi korban TPPO,” ujarnya.
Lena juga mengingatkan bahwa pelajar yang kelak ingin menjadi pekerja migran Indonesia harus menempuh jalur yang resmi dan sesuai ketentuan hukum.
“Pastikan perusahaan penempatan terdaftar dan memiliki SIP3MI, pahami perjanjian kerja secara utuh, ikuti seluruh tahapan pelatihan dan pembekalan, serta berangkat melalui sistem penempatan resmi pemerintah, yaitu G to G, G to P, dan P to P,” tegasnya.
Ia berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran hukum generasi muda sehingga mereka tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga pemahaman hukum yang memadai ketika melakukan perjalanan maupun bekerja di luar negeri.
“Jadilah generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara yuridis. Jadilah Warga Negara Indonesia yang tertib imigrasi, yang mampu menjaga kehormatan diri, keluarga, dan martabat bangsa di mata hukum internasional,” tutup Lena.










