
liputaninvestigasi.com-Kepemimpinan Rusyidi Mukhtar atau yang dikenal dengan sapaan Ceulangiek di Yayasan Almuslim Peusangan kini mendapat penguatan dari sisi legalitas kelembagaan setelah Kementerian Hukum Republik Indonesia menyetujui perubahan badan hukum yayasan tersebut.
Kepastian itu ditandai dengan terbitnya Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0005198.AH.01.05 Tahun 2026 tentang Persetujuan Perubahan Yayasan Almuslim Peusangan, yang ditetapkan di Jakarta pada 18 November 2026.
Dokumen persetujuan tersebut diterima di Jakarta, Kamis (19/11/2026), melalui proses pengurusan administrasi yang dilakukan oleh Notaris Raden Ajeng Dyah Ayu Permatasari, S.H., M.Kn.
Pengesahan ini menjadi bagian penting dalam perjalanan kelembagaan Yayasan Almuslim Peusangan. Perubahan yang disetujui secara khusus menyangkut Anggaran Dasar Pasal 3 tentang kegiatan yayasan.
Dalam penerimaan dokumen tersebut, Ceulangiek didampingi Ketua Yayasan Almuslim H. Munawar Yusuf, Ketua Pengawas Dedi Santri, S.H., M.H. atau Bang Radja, Rektor Universitas Islam Aceh (UIA) Dr. Nazaruddin, M.A., serta Ketua Komisi I DPRA Tgk. H. Muharuddin. Turut hadir Notaris Raden Ajeng Dyah Ayu Permatasari bersama perwakilannya, Suwariyatno.
Rusyidi Mukhtar menyebut persetujuan pemerintah tersebut bukan sekadar penyelesaian administrasi, melainkan pijakan untuk memperkuat tata kelola dan melanjutkan agenda pengembangan yayasan.
Menurutnya, kepastian legalitas harus menjadi modal bagi seluruh unsur keluarga besar Almuslim untuk bekerja lebih terarah, terutama dalam mengembangkan sektor pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Pengesahan ini menjadi momentum penting bagi Yayasan Almuslim Peusangan dalam memperkuat kedudukan hukum sekaligus memastikan keberlanjutan organisasi. Dengan legalitas yang telah diperoleh, semoga yayasan semakin mantap menjalankan berbagai program pengembangan, khususnya di bidang pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujar Rusyidi.
Ia juga mengajak seluruh unsur pembina, pengurus, lembaga pendidikan, serta keluarga besar Almuslim untuk mengesampingkan perbedaan dan memperkuat kebersamaan.
Ceulangiek menilai masa depan Almuslim membutuhkan sinergi seluruh elemen agar yayasan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Dengan terbitnya keputusan Kementerian Hukum tersebut, Yayasan Almuslim Peusangan kini memiliki persetujuan perubahan badan hukum yang menjadi dasar penguatan kelembagaan dalam menjalankan kegiatan sesuai Anggaran Dasar yang telah disetujui.
Tantangan berikutnya adalah memastikan penguatan legalitas tersebut berjalan seiring dengan pembenahan organisasi, peningkatan mutu pendidikan, dan keberlanjutan kontribusi Almuslim bagi masyarakat Aceh. (*)










