
liputaninvestigasi.com-Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi jurnalis di wilayah kepulauan dan perbatasan saat membuka Festival Media Selat Malaka 2026 di Politeknik Negeri Batam, Sabtu (19/9/2026).
Festival yang untuk pertama kalinya digelar di dua kota, Batam dan Tanjungpinang, itu menjadi ruang pertemuan jurnalis, akademisi, aktivis, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, hingga peserta dari sejumlah negara Asia Tenggara untuk membahas kemerdekaan pers, demokrasi, hak asasi manusia, dan masa depan jurnalisme di kawasan maritim.
Ketua AJI Indonesia, Nanni Aprida, mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi persoalan serius dalam pemerataan akses informasi. Menurutnya, suara masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan masih kerap luput dari perhatian media arus utama.
“Indonesia itu negara kepulauan. Semua pulau penting. Namun, apakah seluruh suara dari pulau-pulau itu telah mendapatkan ruang yang setara dalam jurnalisme kita?” kata Nanni.
Ia menjelaskan, jurnalis di daerah kepulauan menghadapi hambatan yang jauh lebih berat dibanding wilayah perkotaan. Jarak antarpulau, biaya transportasi yang tinggi, keterbatasan jaringan komunikasi, minimnya sumber daya redaksi, hingga sulitnya mengakses informasi dan narasumber menjadi tantangan sehari-hari.
“Untuk menghasilkan satu laporan, terkadang jurnalis harus menempuh perjalanan berjam-jam bahkan berhari-hari,” ujarnya.
Karena itu, Festival Media Selat Malaka 2026 tidak hanya menjadi ajang berkumpul para jurnalis, tetapi juga wadah memperkuat solidaritas dan memperjuangkan jurnalisme yang lebih inklusif.
Nanni menegaskan, jurnalisme memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memahami persoalan publik, mengawasi jalannya kekuasaan, serta memastikan kelompok rentan seperti nelayan, masyarakat adat, perempuan, pekerja migran, dan kelompok minoritas mendapatkan ruang dalam pemberitaan.
Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya perlindungan bagi jurnalis dalam menjalankan tugas.
“Jurnalis harus bebas dari intimidasi, memiliki akses terhadap informasi, mendapatkan perlindungan ketika menghadapi ancaman, serta memperoleh hak-hak ketenagakerjaan yang layak,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Festival Media Selat Malaka 2026, Adam Zulfikar, mengatakan Selat Malaka memiliki makna strategis sebagai ruang pertemuan berbagai kepentingan lintas negara yang dapat menjadi titik temu pembahasan isu media, demokrasi, dan masyarakat sipil di Asia Tenggara.
“Selat Malaka bukan hanya batas geografis, tetapi ruang yang mempertemukan banyak kepentingan dan gagasan lintas negara,” katanya.
Direktur Politeknik Negeri Batam, Bambang Hendrawan, menilai Batam dan Tanjungpinang sangat relevan menjadi lokasi penyelenggaraan festival karena berada di kawasan perbatasan yang menghadapi berbagai isu strategis, mulai dari perdagangan manusia, lingkungan pesisir, transisi energi, pembangunan industri hingga keamanan digital.
Menurut Bambang, di tengah perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI), media dituntut tetap menjaga akurasi dan integritas informasi.
“AI dapat membantu produksi informasi, tetapi juga berpotensi digunakan untuk membuat deepfake dan menyebarkan informasi palsu. Karena itu, etika dan profesionalisme jurnalistik tetap menjadi fondasi utama,” ujarnya.
Pembukaan Festival Media Selat Malaka 2026 diawali dengan doa bersama untuk lima jurnalis dan sejumlah awak kapal yang dilaporkan hilang saat menjalankan tugas peliputan di kawasan Gunung Anak Krakatau.
Festival yang berlangsung selama beberapa hari itu menghadirkan seminar internasional dan nasional, lokakarya, pelatihan jurnalistik, diskusi publik, pameran foto, serta pertunjukan seni budaya Kepulauan Riau. Rangkaian kegiatan akan berlanjut di Tanjungpinang, termasuk sarasehan di Pulau Penyengat.
Panitia menegaskan seluruh penyelenggaraan festival dilakukan secara mandiri tanpa menggunakan anggaran APBN maupun APBD.










