
liputaninvestigasi.com – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, menerima langsung mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) yang menggelar aksi unjuk rasa terkait penanganan pemulihan pascabencana Aceh di Halaman Kantor Gubernur Aceh, Kamis sore (10/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Taufik menegaskan Pemerintah Aceh terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat, termasuk yang disampaikan mahasiswa. Ia memastikan ruang komunikasi tetap terbuka untuk membahas berbagai persoalan dalam proses pemulihan pascabencana.
“Kami tidak eksklusif, kami juga masyarakat biasa. Hanya saja posisi saat ini berbeda, kami diamanatkan di pemerintah untuk membangun kesejahteraan masyarakat,” ujar Taufik.
Menurutnya, pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat memiliki tujuan yang sama, yakni mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana.
Pemulihan tersebut, kata Taufik, tidak hanya menyangkut pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup sektor pendidikan, kesehatan hingga penyediaan rumah hunian bagi masyarakat terdampak.
“Dalam pemulihan pascabencana sama-sama kita ingin berjalan cepat di semua sektor kehidupan, baik pendidikan, kesehatan maupun rumah hunian,” katanya.
Taufik menjelaskan, Pemerintah Aceh sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk mengevaluasi sekaligus mendorong percepatan penanganan pascabencana.
Komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota juga akan diperkuat agar berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.
“Kami beberapa hari lalu duduk bersama semua SKPA. Kami akan bangun komunikasi yang intensif dengan kabupaten/kota,” ujarnya.
Pemerintah Akui Tidak Bisa Bekerja Sendiri
Taufik juga mengakui Pemerintah Aceh tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani proses pemulihan pascabencana. Karena itu, pemerintah membuka ruang komunikasi dengan berbagai pihak untuk memperoleh masukan dan mencari solusi terhadap persoalan yang masih terjadi.
“Kami sadar bukan super power. Kami buka komunikasi dengan semua pihak,” tegasnya.
Untuk memperkuat akses informasi kepada masyarakat, Pemerintah Aceh juga telah membuka posko yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan pascabencana.
“Kami juga sudah buka posko untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Ini niat baik yang akan kami kawal dan laksanakan,” kata Taufik.
Ia berharap komunikasi dengan mahasiswa tidak berhenti setelah aksi unjuk rasa. Menurutnya, kritik mahasiswa merupakan bagian penting dalam mengawal proses pemulihan Aceh.
“Saya harap komunikasi kita terus berlanjut. Besar harapan kami, seperti disampaikan gubernur, agar terus membuka komunikasi dalam penanganan bencana,” ujarnya.
Mahasiswa Soroti Pemulihan Pascabencana
Dalam aksi tersebut, mahasiswa USK menyampaikan sejumlah temuan dan tuntutan terkait kondisi pemulihan pascabencana di sejumlah daerah Aceh.
Ketua BEM USK memaparkan hasil observasi mahasiswa di beberapa wilayah, termasuk Gayo Lues. Mahasiswa masih menemukan infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan akibat bencana namun belum sepenuhnya tertangani.
Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah karena menyangkut keberlangsungan aktivitas belajar masyarakat di wilayah terdampak.
Sementara itu, Ketua BEM Fakultas Teknik USK menyoroti aspek transparansi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Mahasiswa meminta pemerintah membuka informasi mengenai penggunaan anggaran agar masyarakat dapat turut mengawasi proses pemulihan.
Sedangkan Ketua BEM Fakultas Keperawatan USK menyoroti kondisi fasilitas kesehatan yang dinilai belum sepenuhnya pulih. Mahasiswa juga mempertanyakan minimnya serapan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan untuk penanganan pascabencana.
Aksi mahasiswa tersebut kemudian direspons melalui dialog langsung bersama Plt Sekda Aceh. Pemerintah Aceh menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan SKPA dan pemerintah kabupaten/kota serta terus membuka ruang dialog dengan masyarakat dalam mengawal percepatan pemulihan pascabencana di Aceh.










