
liputaninvestigasi.com — DPR RI menggelar Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 pada Selasa (8/9/2026). Salah satu agenda penting dalam rapat tersebut adalah pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Rapat yang dimulai pukul 09.30 WIB tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses revisi UUPA. RUU tersebut merupakan usulan inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Dalam paripurna, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan melalui juru bicara. Pandangan tersebut menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan DPR RI untuk melanjutkan pembahasan revisi UUPA.
Sejumlah fraksi yang menyampaikan pandangan di antaranya Fraksi PDI Perjuangan melalui I Nyoman Parta, Fraksi Partai Golkar melalui Fernando Ganundito, Fraksi Partai Gerindra melalui T.A. Khalid, Fraksi Partai NasDem melalui Mahfud Arifin, Fraksi PKB melalui Eva Monalisa, Fraksi PKS melalui Habib Idrus Salim Al-Jupri, Fraksi PAN melalui Mesak Mirin, serta Fraksi Partai Demokrat melalui Haji Tengku Ibrahim Estri.
Rapat paripurna tersebut dihadiri 151 anggota DPR RI.
TA Khalid: Tinggal Menunggu DIM dari Pemerintah
Di sela-sela rapat paripurna, anggota Baleg DPR RI sekaligus juru bicara Fraksi Partai Gerindra, DR Ir H TA Khalid MM, mengatakan bahwa setelah keputusan paripurna, revisi UUPA telah berada pada posisi sebagai RUU inisiatif DPR RI.
Menurutnya, tahapan berikutnya adalah menunggu Keputusan Presiden (Keppres) yang menunjuk kementerian dan lembaga terkait untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut.
“Setelah paripurna, posisi revisi UUPA menjadi inisiatif RUU DPR. Maka kita berharap agar segera keluar Keppres untuk menunjuk kementerian dan lembaga terkait,” kata TA Khalid.
Ia menjelaskan, setelah pemerintah menunjuk kementerian dan lembaga terkait, tahapan selanjutnya adalah penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
“Kita tunggu DIM. Ini adalah daftar tanggapan atau masukan dari pemerintah atau DPR terhadap draf Rancangan Undang-Undang Pemerintah Aceh,” ujarnya.
Setelah DIM diterima, pembahasan akan kembali dilakukan di Baleg DPR RI. Hasil pembahasan tersebut selanjutnya akan diplenokan sebelum dibawa kembali ke Rapat Paripurna untuk mendapatkan persetujuan akhir.
“Setelah kita tunggu DIM, kemudian kita bahas kembali di Baleg, kemudian kita plenokan. Terakhir baru kami ajukan ke paripurna pengesahan,” jelasnya.
Tahapan tersebut menjadi momentum penting bagi Aceh karena revisi UUPA berkaitan langsung dengan penguatan dan penyempurnaan kerangka hukum penyelenggaraan Pemerintahan Aceh.
Pembahasan revisi diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang mampu menjawab berbagai persoalan dalam pelaksanaan otonomi khusus Aceh sekaligus memperkuat kepastian hukum terhadap kekhususan dan kewenangan Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.










