PPP-PAS DPRA Desak Pemerintah Perketat Akses Digital, Situs Judi Online dan Pornografi Diminta Diblokir

liputaninvestigasi.com — Fraksi PPP-PAS Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mendorong Pemerintah Aceh mengambil langkah lebih tegas dalam melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari paparan konten digital yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Syariat Islam.

Dorongan tersebut disampaikan Fraksi PPP-PAS dalam pendapat akhirnya terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRA, Kamis (27/8/2026).

Salah satu poin yang menjadi perhatian fraksi adalah maraknya akses terhadap judi online, pornografi, pornoaksi serta berbagai konten digital negatif yang semakin mudah dijangkau melalui internet.

Fraksi PPP-PAS meminta Pemerintah Aceh memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan instansi terkait agar akses terhadap situs maupun platform yang memuat konten tersebut dapat dibatasi dan ditindak sesuai ketentuan hukum.

Langkah itu dinilai penting mengingat perkembangan teknologi digital membuat penyebaran konten negatif semakin sulit dikendalikan apabila tidak diikuti dengan pengawasan dan tindakan yang serius.

Selain pemblokiran, pemerintah juga didorong memperkuat edukasi dan literasi digital masyarakat agar generasi muda memiliki kemampuan untuk mengenali, menghindari serta melaporkan konten yang berpotensi merusak moral dan masa depan mereka.

Fraksi PPP-PAS menilai persoalan tersebut tidak cukup hanya ditangani melalui pendekatan penindakan. Perlindungan generasi muda juga membutuhkan keterlibatan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

Dorongan tersebut sejalan dengan perhatian DPRA terhadap persoalan generasi muda. Sebelumnya, DPRA juga telah menetapkan Rancangan Qanun Aceh tentang Penyelamatan Generasi Aceh sebagai salah satu Raqan usul inisiatif tahun 2026. Regulasi tersebut antara lain diarahkan untuk menghadapi persoalan judi online, kejahatan siber, penyalahgunaan narkotika dan berbagai tantangan sosial di era digital.

Dalam pendapat akhirnya, Fraksi PPP-PAS juga menyoroti penguatan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Salah satu yang didorong adalah penguatan kelembagaan dan sumber daya Wilayatul Hisbah (WH) agar pengawasan dan pembinaan masyarakat dapat berjalan lebih efektif.

Fraksi tersebut turut meminta perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru dan tenaga pendidik dayah serta Imum Mukim dan Imum Chik yang dinilai memiliki peran penting dalam kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat Aceh.

Sementara itu, terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBA 2025, Fraksi PPP-PAS menyatakan menerima laporan tersebut untuk dicatat dalam lembaran daerah, dengan sejumlah catatan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti Pemerintah Aceh.

Dengan semakin luasnya penggunaan internet, perlindungan ruang digital dinilai menjadi bagian penting dari upaya menjaga generasi Aceh agar tetap produktif, berkarakter dan tidak terjebak dalam aktivitas digital yang merusak.

Tag: