Wali Kota Illiza Pimpin FKKA, Dorong Percepatan Pemulihan dan Pembangunan Aceh

liputaninvestigasi.com – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, resmi dikukuhkan sebagai Koordinator Forum Komunikasi Kabupaten/Kota se-Aceh (FKKA) bersama jajaran kepengurusan lainnya. Prosesi pengukuhan berlangsung di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu malam (19/8/2026).

Pengukuhan dilakukan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya Sugiarto, dan disaksikan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, para kepala daerah, pimpinan DPRK, serta unsur pemerintahan kabupaten/kota se-Aceh.

Dalam kepengurusan tersebut, Illiza dipercaya sebagai Koordinator FKKA. Sementara Wakil Koordinator I dijabat Bupati Bener Meriah Ir Tagore Abubakar, Wakil Koordinator II Bupati Bireuen Mukhlis ST, dan Wakil Koordinator III Ketua DPRK Nagan Raya Mohd Rizki Ramadhan.

Illiza menegaskan, pengukuhan sejumlah pengurus bukan berarti membatasi keaktifan anggota lainnya. Menurutnya, FKKA merupakan forum bersama seluruh kabupaten/kota di Aceh yang terbuka bagi seluruh unsur untuk berkontribusi.

“Yang dikukuhkan ini bukan berarti yang tidak masuk dalam pengukuhan tidak aktif di dalam forum. Forum ini seluruhnya adalah kegiatan kita bersama. Jadi semuanya bisa aktif untuk memanfaatkan Forum Komunikasi Kabupaten/Kota ini,” ujar Illiza.

Ia menjelaskan, FKKA memiliki sejarah panjang dalam membangun harmonisasi pemerintahan kabupaten/kota di Aceh. Forum tersebut dibentuk pada 2008 sebagai wadah untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas daerah, termasuk dalam mengatasi berbagai persoalan disharmonisasi pemerintahan pascatsunami.

Menurut Illiza, pengalaman tersebut menjadi modal penting bagi FKKA untuk terus berkembang sebagai ruang komunikasi dan kolaborasi antardaerah. Forum ini diharapkan tidak hanya menjadi tempat bertukar informasi, tetapi juga mampu melahirkan sinergi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan.

“Kami berharap dengan adanya forum ini terwujud sinergisitas dan harmonisasi antara pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan kebijakan daerah dan juga dalam tahapan konkret yang bisa kita implementasikan,” katanya.

Illiza juga mendorong agar FKKA menjadi wadah untuk menyebarluaskan berbagai program dan praktik baik yang telah berhasil diterapkan suatu daerah sehingga dapat diadopsi oleh kabupaten/kota lainnya.

Ia mencontohkan sejumlah program Pemerintah Kota Banda Aceh yang kemudian menjadi referensi bagi daerah lain. Menurutnya, mekanisme berbagi pengalaman tersebut dapat semakin diperkuat melalui FKKA.

“Kalau sudah ada daerah kabupaten/kota yang sudah baik di dalam tata kelola pemerintahan atau program-program yang bisa diadopsi atau diterapkan di daerah-daerah lain, tentu ini akan lebih memudahkan kita,” ujarnya.

Dorong Koordinasi Pemulihan Pascabencana

Selain memperkuat harmonisasi pemerintahan, Illiza mendorong FKKA mengambil peran dalam memperkuat koordinasi pemulihan daerah, terutama bagi 18 kabupaten/kota yang terdampak bencana hidrometeorologi.

Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan informasi yang lebih terpadu mengenai berbagai program bantuan dan dukungan pemerintah pusat yang tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga.

Ketersediaan informasi yang jelas dinilai penting agar pemerintah kabupaten/kota dapat mengetahui program, bentuk dukungan, lokasi, serta tahapan pelaksanaan pembangunan secara lebih pasti.

“Informasi seperti ini mungkin bisa menggunakan aplikasi atau apa untuk membuat informasi yang menjadi ada kepastian bagi teman-teman,” kata Illiza.

Ia menilai kepastian informasi dan koordinasi lintas sektor akan membantu daerah mempercepat pemulihan sekaligus mencegah terjadinya kesenjangan informasi mengenai program pemerintah pusat.

Illiza juga mengingatkan kembali pengalaman Aceh dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami. Menurutnya, keberhasilan pemulihan tidak hanya bergantung pada besarnya dukungan anggaran, tetapi juga membutuhkan perencanaan matang, kepastian tahapan pembangunan, dan keterlibatan masyarakat.

Pengalaman tersebut, lanjutnya, dapat menjadi pembelajaran penting dalam menghadapi proses pemulihan pascabencana di masa mendatang.

Wamendagri Tekankan Kekompakan

Sementara itu, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya kekompakan internal dalam menjalankan FKKA. Menurutnya, soliditas antarpengurus dan anggota menjadi fondasi untuk membangun kolaborasi serta menyatukan langkah dalam menghadapi berbagai persoalan daerah.

“Yang paling penting adalah kekompakan internal. Dari kekompakan itu kemudian kita bisa membangun kolaborasi, menyatukan langkah, dan bersama-sama mencari solusi,” ujar Bima Arya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah juga menyampaikan sejumlah persoalan strategis Aceh kepada Wamendagri. Di antaranya persoalan tanah Blang Padang yang dikaitkan dengan tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman, keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, serta persoalan bendera Aceh.

Usai prosesi pengukuhan, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Kerja FKKA untuk membahas fokus dan agenda kerja forum ke depan. Raker tersebut menjadi langkah awal kepengurusan baru dalam menerjemahkan semangat kebersamaan dan kolaborasi ke dalam program kerja konkret.

Dengan kepengurusan baru tersebut, FKKA diharapkan semakin kuat menjadi ruang bersama bagi seluruh kabupaten/kota se-Aceh untuk bertukar pengalaman, menyinergikan kebijakan, memperkuat koordinasi lintas pemerintahan, serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan.

Bagi Banda Aceh, penguatan FKKA juga menjadi momentum untuk memperluas praktik baik antardaerah dan membangun jejaring kolaborasi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik bagi masyarakat Aceh.