
liputaninvestigasi.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli, menggelar pertemuan dengan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, di ruang VVIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Minggu (12/7/2026).
Pertemuan berlangsung sebelum Ahmad Doli kembali ke Jakarta usai menghadiri rangkaian kegiatan pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Aceh. Sejumlah pengurus DPD Partai Golkar Aceh yang baru dilantik juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Pembahasan utama dalam pertemuan itu berfokus pada percepatan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang saat ini sedang berproses di DPR RI. Selain itu, kedua pihak juga membicarakan penguatan skema Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh serta pembentukan Badan Koordinasi Dana Otsus sebagai bagian dari penguatan tata kelola pembangunan daerah.
Zulfadhli menyampaikan harapannya agar Ahmad Doli Kurnia Tandjung dapat memberikan dukungan dan mendorong pembahasan revisi UUPA di tingkat nasional. Menurutnya, penyelesaian revisi regulasi tersebut menjadi harapan besar masyarakat Aceh karena berkaitan dengan keberlanjutan pembangunan dan pelaksanaan kekhususan Aceh.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Doli menyarankan agar Gubernur Aceh Muzakir Manaf bersama Ketua DPRA segera melakukan komunikasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto serta pimpinan DPR RI. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat penyelesaian pembahasan revisi UUPA sehingga ketentuan Dana Otsus Aceh sebesar 2,5 persen dapat mulai diberlakukan pada tahun 2027.
Ia juga menjelaskan bahwa besaran Dana Otsus sebesar 2,5 persen telah dimuat dalam draf Rancangan Undang-Undang yang disusun Baleg DPR RI sebagai usulan inisiatif revisi UUPA.
Sebelumnya, saat menghadiri pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Aceh di Banda Aceh, Zulfadhli juga mengajak Partai Golkar mengambil peran aktif dalam mengawal pembahasan revisi UUPA di DPR RI. Menurutnya, dukungan partai-partai nasional yang memiliki kekuatan politik di parlemen menjadi faktor penting agar revisi undang-undang tersebut dapat segera disahkan.
Zulfadhli menilai kolaborasi antara partai politik lokal di Aceh dengan partai nasional perlu terus diperkuat demi memperjuangkan kepentingan masyarakat Aceh di tingkat pusat. Ia berharap seluruh unsur politik dapat memberikan dukungan terhadap agenda revisi UUPA yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah Aceh.
Dengan sinergi antara Pemerintah Aceh, DPRA, dan dukungan fraksi-fraksi di DPR RI, diharapkan proses revisi UUPA dapat berjalan lebih cepat sehingga berbagai penguatan kewenangan daerah, termasuk kepastian Dana Otonomi Khusus, dapat segera diwujudkan.