Wakil Ketua DPRK: HUT ke-821 Banda Aceh Jadi Momentum Evaluasi dan Perkuat Keadilan Pembangunan

liputaninvestigasi.com – Kota Banda Aceh genap berusia 821 tahun, menegaskan posisinya sebagai salah satu kota tua di Nusantara yang sarat sejarah dan dinamika. 
Dari masa ketika dikenal sebagai Kutaraja hingga kini, Banda Aceh terus melewati berbagai fase perubahan dan tetap bertahan dengan semangat serta martabatnya.
Wakil Ketua I DPRK Banda Aceh, Daniel Abdul Wahab, menilai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-821 ini harus menjadi momentum penting untuk refleksi dan evaluasi pembangunan yang telah berjalan.
“HUT Banda Aceh harus jadi momen evaluasi. Apa yang sudah berhasil kita lanjutkan, dan yang belum harus berani kita perbaiki demi rakyat,” ujar Daniel. Sabtu (25/4/2026).
Menurutnya, Banda Aceh memang telah mengalami berbagai kemajuan, namun tantangan pembangunan masih nyata di depan. Ia menekankan pentingnya memastikan pembangunan tidak hanya terpusat, tetapi benar-benar dirasakan hingga ke tingkat gampong.
“Banyak kemajuan, tapi tantangan masih nyata. Fokus kita ke depan adalah memastikan pembangunan benar-benar dirasakan sampai ke tingkat gampong,” katanya.
Daniel menyebut, ada sejumlah prioritas utama yang harus menjadi perhatian ke depan, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi rakyat, serta pemerataan pendidikan. Selain itu, pembangunan yang berkeadilan juga menjadi kunci agar tidak ada masyarakat yang tertinggal.
“Prioritas kami jelas: pelayanan publik yang cepat, ekonomi rakyat yang tumbuh, pendidikan yang berkualitas dan merata, serta pembangunan berkeadilan,” tegasnya.
Dalam hal kinerja pemerintah kota, DPRK Banda Aceh tetap memberikan apresiasi terhadap capaian yang telah diraih, namun fungsi pengawasan akan terus diperkuat agar setiap kebijakan benar-benar tepat sasaran dan berpihak kepada masyarakat.
“Kami mengapresiasi yang sudah berjalan baik, tapi pengawasan tetap kami perkuat agar setiap kebijakan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa tantangan terbesar Banda Aceh saat ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi bagaimana memastikan keadilan dalam distribusi hasil pembangunan.
“Tantangan terbesar bukan hanya membangun, tapi memastikan keadilan—agar semua warga merasakan manfaat pembangunan tanpa terkecuali,” katanya.
Terkait ekonomi dan kesejahteraan, Daniel menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dimulai dari bawah, dengan memberi perhatian serius kepada pelaku usaha kecil, UMKM, dan pasar rakyat.
“UMKM, pasar rakyat, dan pelaku usaha kecil harus jadi prioritas, bukan hanya sektor besar,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan pesan khusus kepada generasi muda Banda Aceh agar terus berperan aktif dalam pembangunan daerah.
“Anak muda adalah masa depan kota ini. Kami ingin mereka kreatif, mandiri, dan berani mengambil peran,” ucapnya.
Dalam hal tata kelola pemerintahan, Daniel menekankan bahwa transparansi anggaran merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar.
“Transparansi bukan pilihan, tapi kewajiban. Setiap rupiah anggaran harus jelas manfaatnya dan bisa dipertanggungjawabkan ke publik,” tegasnya.
Ke depan, DPRK Banda Aceh berkomitmen untuk terus memperkuat fungsi pengawasan dan memastikan setiap kebijakan daerah berpihak pada kepentingan rakyat.
Sebagai penutup, Daniel mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan membangun Banda Aceh.
“Kemajuan kota ini adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak bisa sendiri—partisipasi masyarakat adalah kunci. Banda Aceh adalah kota kita, mari kita jaga bersama kota kita tercinta,” pungkasnya. (*)