Diduga Hilang di BPN Bireuen, Warga Gandapura Mengaku Dibebani Biaya Rp4 Juta Urus Sertifikat Pengganti

liputaninvestigasi.com – Seorang warga Desa Keude Lapang, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, Marlina Bani (52), mengaku kecewa setelah sertifikat asli tanah miliknya yang diserahkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bireuen untuk proses pengecekan disebut tidak ditemukan.
Marlina mengatakan, sertifikat tersebut diserahkan ke Kantor BPN Bireuen pada 14 Februari 2020 untuk dilakukan pengecekan. Namun, setelah beberapa kali mendatangi kantor tersebut untuk menanyakan perkembangan, ia mengaku hanya diminta menunggu dengan alasan proses pengecekan belum selesai.
“Setiap saya datang, selalu diminta menunggu karena katanya belum selesai diperiksa,” kata Marlina kepada media ini, Sabtu (1/8/2026).
Menurut Marlina, persoalan tersebut baru diketahui ketika dirinya kembali mendatangi Kantor BPN Bireuen pada Oktober 2025 untuk mengambil sertifikat. Saat itu, ia mengaku mendapat informasi bahwa sertifikat miliknya tidak ditemukan atau dinyatakan hilang.
Marlina mempertanyakan penyelesaian persoalan tersebut karena sertifikat sebelumnya diserahkan kepada pihak BPN untuk keperluan administrasi.
Ia mengaku kemudian diarahkan untuk mengurus penerbitan sertifikat pengganti dengan perkiraan biaya mencapai sekitar Rp4 juta.
Menurut pengakuannya, biaya tersebut mencakup sejumlah keperluan, di antaranya pembuatan surat kehilangan di kepolisian, pemasangan iklan kehilangan di surat kabar selama satu bulan, dokumentasi sumpah, hingga proses penerbitan sertifikat pengganti.
“Saya merasa keberatan karena kondisi ekonomi saya sangat memprihatinkan. Sertifikat itu hilang ketika berada di Kantor BPN Bireuen dan sedang diproses, tetapi saya yang harus menanggung seluruh biaya pengurusannya,” ujarnya.
Marlina juga menyebut petugas loket yang menurutnya menerima berkas tersebut pada 14 Februari 2020 bernama Hardiyanti, S.E. Ia menyebut petugas tersebut bertugas di loket saat dirinya mengajukan pengecekan sertifikat.
Marlina mengaku pada November 2025 sempat mendapat informasi dari pihak BPN Bireuen bahwa persoalan tersebut akan ditangani. Namun, hingga Sabtu (1/8/2026), ia mengaku belum menerima pemberitahuan maupun penyelesaian terkait keberadaan sertifikat tersebut.
“Saya berharap sertifikat tanah itu bisa ditemukan kembali. Kalau memang benar hilang, saya berharap biaya administrasinya bisa digratiskan karena saya tidak mampu menanggung biaya tersebut,” kata Marlina.
Marlina berharap pihak BPN Bireuen dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai keberadaan sertifikat miliknya serta langkah penyelesaian yang akan dilakukan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kantor BPN Kabupaten Bireuen belum memberikan keterangan resmi terkait pengakuan Marlina mengenai hilangnya sertifikat tersebut maupun mengenai perkiraan biaya penerbitan sertifikat pengganti.
Media ini masih membuka ruang bagi pihak BPN Bireuen untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan guna memastikan pemberitaan ini tetap berimbang. (Taufiq)