InvestigasiAceh, Banda Aceh – Komisi VI DPRA, Rabu (8/3/2017), menggelar pertemuan tertutup dengan direktur dan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA).
Ketua Komisi VI DPRA Iskandar Daod kepada mengatakan kepada media ini bahwa polemik perekrutan tenaga kontrak yang hangat dibicarakan beberapa hari terakhir, dipicu adanya perubahan kebijakan di tengah jalan.
“Hasilnya tidak ada permainan, namun hanya perubahan kebijakan di tengah jalan,” katanya.
Aawal muncul polemik ini karena adanya penambahan 126 ruangan pada gedung baru, untuk memaksimalkan pelayanan rumah sakit. Penambahan ini dianggarkan melalui APBA.
Namun, kata Iskandar, muncul masalah saat negara telah mengeluarkan moratorium tidak boleh menerima PNS maupun tenaga kontrak.
Kemudian manajemen rumah sakit mencari dana secara mandiri lewat dana BLUD untuk membiayai tenaga kontrak yang akan direkrut.
“Awalnya memang dibuka untuk umum, dan pendaftar mencapai 14 ribu lebih sementara yang dibutuhkan hanya 500 orang, dan di RSUDZA selama ini ada tenaga bakti yang telah bekerja bertahun-tahun membantu tanpa dibayar,” katanya.
Hal ini menjadi pemikiran pihak rumah sakit, kemudian rekrutmen tersebut dilakukan melalui Badan Perekrutan Nasional dengan sistem CAT.
Karena itu, ia menjelaskan, berdasarkan pengakuan pihak rumah sakit, perekrutan ini tidak ada permainan, namun hanya perubahan kebijakan terhadap tenaga bakti yang telah lama mengabdi tanpa dibayar.
“Itulah kenapa mereka kita undang menjelaskan permasalahan ini. Agar citra rumah sakit Zainoel Abidin tidak rusak,” katanya. (Tim IA)











