InvestigasiAceh, Banda Aceh – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tgk Muharuddin di ruang rapat Badan Anggaran DPRA, Senin 20 Maret 2017 kepada awak media mengatakan mengenai Eselon II baik yang dilantik maupun yang kena mutasi sementara statusnya Duo, pihak DPRA mengigatkan gubernur Aceh untuk sementara suatu kondisi statis yang tidak ada perubahan, penambahan ataupun perbaikan kepada yang dilantik maupun dimutasi, tidak melakukan aktivitas apapun termasuk melelang paket kegiatan anggaran. Katanya
Muharuddin menambahkan status duo ini diakibatkan dari adanya dualisme eselon II dalam pemerintah Aceh. “Terkait kebijakan gubernur Aceh yang melantik Eselon II pada 10 Maret lalu tanpa adanya surat izin tertulis dari Kemendagri, ini menimbulkan dualisme dalam pemerintah Aceh.
pelantikan pejabat di Aceh seharusnya di dahului oleh surat izin tertulis dan surat keputusan dari Kemendagri baru di lantik. “Dualisme dalam pemerintah Aceh ini, baru pertama kali terjadi di Aceh dan ini sesuatu yang khusus terjadi di Aceh dan tidak terjadi di provinsi lain,” kata Tgk Muhar.
“sebelum keluarnya surat keputusan dari Mendagri, dua pihak tetap menahan diri dan bekerja seperti biasanya, namun dalam pengambil kebijakan tidak boleh dilakukan sebelum surat keputusan dari Kemendagri di keluarkan.
“Kami harapkan, kedua belah pihak, baik yang di lantik dan yang di mutasi, untuk sementara tidak melakukan wewenang terhadap kebijakan apapun di SKPA nya masing-masing sebelum ada keputusan surat resmi dari kemendagri, baik dalam pengambil kebijakan pelelangan paket-paket anggaran APBA maupun dalam menangani cek-cek pencairan dana lainnya,” ujarnya.
Tgk Muharuddin mengharapkan agar surat keputusan dari Mendagri segera di keluarkan. “Dan kita bersabar dulu tunggu keputusan dari Kemendari dan DPRA mengharapkan Kemendagri segara mungkin mengeluarkan kebijakan terkait dualisme ini,” tutup Tgk Muharuddin.(*)











