Ini Kata Menteri Keuangan RI Sri Mulyani di AAC Dayan Dawood Unsyiah.


InvestigasiAceh, Banda Aceh – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, memberikan kuliah umum dihadapan ribuan mahasiswa di Gedung AAC Dayan Dawood Unsyiah. Kamis (5/1/2017)
Kuliah Umum itu mengangkat tema ‘Peran Fiskal Dalam Pembangunan Perekonomian Inklusif’, turut dihadiri oleh Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Soedarmo, Rektor Unsyiah Samsul Rizal, para wakil rektor, dekan, dan pejabat Unsyiah lainnya.
Dalam kuliah umumnya, Sri Mulyani menyampaikan beberapa materi terkait pemberdayaan instrumen keuangan negara melalui Angggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) untuk menciptakan pembangunan yang merata serta mengurangi ketimpangan penghasilan penduduk Indonesia.
Menurutnya, ketimpangan yang terjadi di Indonesia saat ini dapat dilihat dari masih tinggi Gini ratio, yaitu menggambarkan ukuran ketimpangan dengan nilai berkisar antara nol hingga satu. Makin tinggi indeks gini, menunjukkan besarnya ketimpangan.
“Indonesia saat ini ratio Gininya mencapai 0.39, itu masih tinggi. Kita harus berkerja semaksimal mungkin dengan menyusun kebijakan yang lebih merata seperti harapan Presiden yang menginginkan ratio Gini Indonesia terus turun,” katanya.
Sri Mulyani mengatakan jika satu negara yang memiliki rasio gini tinggi, maka ketimpangan dalam masyarakat akan sangat jelas dan melemahkan kemampuan satu negara untuk tumbuh dalam jangka panjang.
Melalui instrumen fiskal seperti APBN, kebijakan moneter bank sentral serta kebijakan ekonomi struktural berupa paket ekonomi yang kompetitif, Sri Mulyani berharap Indonesia mampu menurunkan angka ketimpangan menjadi lebih rendah.
Salah satu komponen yang penting dalam APBN kata Sri Mulyani adalah penerimaan pajak non-migas, yaitu penerimaan pajak dari wajib pajak, baik itu individu maupun organisasi, yang menurutnya masih rendah.
“Dari 30 juta-an peserta wajib pajak di Indonesia, hanya sebagian kecil yang menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak, dan yang membayar pajak secara teratur tidak sampai 10 juta peserta,” ujarnya.
Menurut Sri Mulyani, rendahnya partisipasi masyarakat terutama para wajib pajak menyebabkan anggaran APBN selalu defisit, sehingga negara harus berutang karena angka belanjanya yang lebih tinggi.
“Itulah makanya, kita lakukan beberapa kebijakan di bidang pajak seperti Tax Amnesty dalam rangka meningkatkan pendapatan negara sehingga proses pemerataan kesejahteraan masyrakat dapat tercapai melalui tranfer dana ke daerah dari pemerintah pusat,” jelasnya.