Dua Tersangka Liwath Keluar dari Tahanan, Ketua DPRK Banda Aceh Bakal Panggil Satpol PP-WH

liputaninvestigasi.com – Penanganan perkara dugaan jarimah liwath yang menyeret mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD (58) dan seorang mahasiswa berinisial AM (22) kembali menjadi perhatian publik. Minggu (15/11/2026).

Kali ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Irwansyah, menyatakan akan memanggil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH) Banda Aceh guna meminta penjelasan menyeluruh mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.

Langkah DPRK itu menyusul keluarnya kedua tersangka dari tahanan pada 31 Oktober 2026, setelah masa penahanan berdasarkan ketentuan hukum berakhir, sementara perkara belum berhasil dilimpahkan ke pengadilan.

Irwansyah menilai persoalan tersebut perlu mendapatkan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Ia menyebut DPRK akan meminta keterangan, jawaban, serta argumentasi dari instansi yang menangani perkara tersebut.

Selain persoalan penanganan kasus, Irwansyah juga menyoroti kemungkinan adanya kelemahan dalam regulasi Qanun Hukum Jinayat yang perlu dikaji kembali.

Menurutnya, pembenahan aturan perlu dibicarakan dengan Pemerintah Aceh agar persoalan serupa tidak kembali menghadirkan ketidakpastian dalam proses penegakan hukum.

Persoalan ini bukan hanya menyangkut penanganan satu perkara, tetapi juga menjadi ujian terhadap kepastian hukum dan konsistensi pelaksanaan syariat Islam di Banda Aceh.

Berkas Perkara Dua Kali Dikembalikan Jaksa

Sebelumnya, Kepala Satpol PP-WH Banda Aceh, Muhammad Rizal, menjelaskan bahwa FD dan AM dikeluarkan dari tahanan karena masa penahanan telah berakhir, sedangkan proses penanganan perkara belum mencapai tahap pelimpahan ke pengadilan.

Keduanya diketahui ditahan sejak 18 Agustus 2026 dan dikeluarkan pada 31 Oktober 2026.

Dalam perkembangan penyidikan, berkas perkara tersebut telah dua kali dikembalikan oleh pihak kejaksaan karena dinilai masih membutuhkan kelengkapan, terutama terkait pemenuhan unsur tindak pidana dan alat bukti.

Penyidik sebelumnya menjerat kedua tersangka dengan Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat.

Rizal juga menjelaskan bahwa berdasarkan petunjuk peneliti berkas, unsur tindak pidana yang disangkakan belum terpenuhi. Persoalan tersebut berkaitan dengan rumusan pengaturan jarimah liwath dalam qanun yang dinilai belum secara konkret menjangkau perbuatan yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.

Karena itu, pengeluaran dari tahanan tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai penghentian perkara ataupun putusan pengadilan yang menyatakan para tersangka tidak bersalah.

Tag: