
liputaninvestigasi.com – Fraksi Golkar-PKB-PPP DPRK Banda Aceh menyoroti penurunan pendapatan daerah dalam Rancangan Qanun (Raqan) APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2027. Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh diminta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan produktivitas aset daerah, serta memperketat pengawasan guna mencegah kebocoran penerimaan.
Sejumlah catatan tersebut disampaikan dalam Pandangan Fraksi Golkar-PKB-PPP terhadap Raqan APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2027 yang dibacakan Sekretaris Fraksi, Muhammad Iqbal, ST, dalam sidang paripurna DPRK Banda Aceh, Selasa (10/11/2026).
Dalam pandangannya, Fraksi Golkar-PKB-PPP mengapresiasi Wali Kota Banda Aceh yang telah menyampaikan penjelasan sekaligus menyerahkan secara resmi Rancangan Qanun APBK Tahun Anggaran 2027 kepada DPRK.
Fraksi menilai APBK merupakan instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan kota, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya program dan kegiatan yang direncanakan, melainkan harus dilihat dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Fraksi tersebut juga menyoroti kondisi pendapatan daerah dalam R-APBK 2027 yang mengalami penurunan sebesar 5,76 persen dibandingkan KUA-PPAS 2027. Penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat bahkan mencapai 9,55 persen.
Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan serius bagi kemampuan fiskal Kota Banda Aceh.
Untuk itu, Fraksi Golkar-PKB-PPP meminta Pemko mengoptimalkan PAD melalui pendataan potensi pajak dan retribusi, perbaikan administrasi, serta digitalisasi pelayanan.
Selain itu, aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal diminta agar dikelola lebih produktif sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Pengawasan terhadap potensi kebocoran penerimaan juga perlu diperkuat, khususnya pada sektor perparkiran, pasar, reklame, dan retribusi lainnya.
Meski demikian, peningkatan PAD diharapkan tidak membebani masyarakat secara berlebihan dan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat serta iklim investasi.
Di sisi belanja, Fraksi Golkar-PKB-PPP mencatat belanja daerah dalam R-APBK 2027 mengalami penurunan sebesar 5,19 persen dibandingkan KUA-PPAS. Pemerintah Kota diminta menjaga keseimbangan antara belanja operasional dan belanja pembangunan serta mengutamakan program produktif yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Soroti Infrastruktur, Pendidikan dan UMKM
Dalam sektor infrastruktur, Fraksi Golkar-PKB-PPP mengapresiasi rencana pemeliharaan jalan, perbaikan drainase, penataan pedestrian, dan peningkatan infrastruktur dasar.
Namun, pembangunan diminta dilakukan secara merata, terutama di kawasan permukiman yang masih menghadapi persoalan banjir, genangan air, dan kerusakan jalan lingkungan.
Penanganan banjir juga diharapkan dilakukan secara terintegrasi dan tidak hanya bersifat sementara.
Di bidang pendidikan, fraksi tersebut mendukung pemenuhan anggaran pendidikan minimal 20 persen, program beasiswa bagi siswa kurang mampu dan berprestasi, serta keberlanjutan program Banda Aceh Academy.
Sementara di sektor kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan puskesmas dan fasilitas kesehatan dinilai harus tetap menjadi prioritas, termasuk penanganan stunting, kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan bagi masyarakat kurang mampu.
Fraksi juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui perluasan akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, pemasaran produk, dan digitalisasi usaha bagi pelaku UMKM.
Rencana peningkatan fasilitas Pasar Aceh, Sentra IKM, serta kegiatan seni, budaya, dan kuliner diharapkan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.
Terkait pembangunan gampong, Fraksi Golkar-PKB-PPP meminta Pemko tetap memperhatikan kebutuhan pemerintah gampong, terutama pelayanan masyarakat, pembangunan infrastruktur lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi.
Perhatian terhadap Pembinaan Syariat Islam
Sebagai ibu kota Provinsi Aceh yang memiliki kekhususan dalam pelaksanaan syariat Islam, Banda Aceh dinilai memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi contoh dalam mewujudkan masyarakat yang Islami, berakhlak, tertib, dan bermartabat.
Fraksi Golkar-PKB-PPP mengapresiasi komitmen pemerintah dalam memperkuat pengawasan dan pembinaan syariat Islam. Namun, penegakannya diharapkan tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga mengedepankan pendidikan, pembinaan, keteladanan, dan peningkatan kesadaran masyarakat.
Dalam pandangan tersebut, fraksi juga menyoroti fenomena LGBT yang disebut menjadi salah satu persoalan sosial dan perhatian masyarakat di Banda Aceh.
Mereka mendorong upaya pencegahan melalui pendidikan agama, pembinaan akhlak, penguatan ketahanan keluarga, serta peningkatan peran orang tua dalam mendampingi anak menghadapi pengaruh pergaulan dan media sosial.
Selain itu, pemerintah diminta mengoptimalkan kegiatan kepemudaan, pengajian, olahraga, dan aktivitas positif lainnya, serta memperkuat koordinasi antara Dinas Syariat Islam, Satpol PP dan WH, Dinas Pendidikan, lembaga keagamaan, dan pemerintah gampong.
Dukung Pengembangan Identitas Kota Berbasis Nilam
Hal lain yang turut menjadi perhatian adalah rencana pembangunan Laboratorium Parfum, Taman Atsiri, dan Tugu Parfum sebagai identitas baru Kota Banda Aceh dengan mengangkat potensi minyak nilam dan tanaman aromatik khas Aceh.
Fraksi Golkar-PKB-PPP pada prinsipnya mendukung gagasan tersebut sepanjang didasarkan pada kajian matang dan memiliki manfaat ekonomi yang jelas.
Program itu diharapkan tidak hanya menghasilkan pembangunan fisik, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan industri parfum, membuka peluang usaha, melibatkan UMKM, serta meningkatkan daya saing produk lokal.
Menutup pandangannya, Fraksi Golkar-PKB-PPP menegaskan bahwa keterbatasan fiskal harus dijawab dengan peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Setiap program yang dibiayai melalui APBK harus memiliki target kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi.
“Kami mendorong Pemerintah Kota untuk memperkuat pengawasan internal, meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa, serta mengembangkan sistem informasi APBK yang mudah diakses masyarakat,” tutup Muhammad Iqbal.
Fraksi berharap seluruh catatan tersebut menjadi perhatian serius Pemko Banda Aceh dalam pembahasan Raqan APBK 2027 agar anggaran daerah benar-benar berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.










