
liputaninvestigasi.com – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRK Banda Aceh menyoroti struktur pendapatan daerah yang masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program prioritas apabila terjadi perubahan kebijakan transfer dari pemerintah pusat.
Juru bicara Fraksi PAN, Sofyan Helmi, meminta Pemerintah Kota Banda Aceh menyusun strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terencana dan berkelanjutan.
Menurutnya, optimalisasi PAD harus dilakukan tanpa menambah beban yang tidak proporsional kepada masyarakat kecil maupun pelaku usaha mikro.
Ia menilai, sejumlah langkah perlu dilakukan pemerintah, mulai dari pembenahan administrasi perpajakan dan retribusi, digitalisasi pelayanan, pendataan objek pajak secara akurat, penertiban kebocoran penerimaan, hingga peningkatan kepatuhan wajib pajak.
“Potensi pajak hotel, restoran, parkir, reklame, dan sektor ekonomi lainnya perlu dikelola secara profesional dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan keberlangsungan usaha,” kata Sofyan Helmi.
Fraksi PAN juga meminta agar setiap target peningkatan PAD didukung dengan data yang realistis, strategi pencapaian yang jelas, serta evaluasi berkala terhadap kinerja perangkat daerah yang mengelola pendapatan.
Selain pendapatan, Fraksi PAN turut menekankan pentingnya pengelolaan belanja daerah dalam APBK yang berorientasi pada skala prioritas dan kebutuhan riil masyarakat.
Menurutnya, alokasi anggaran tidak boleh hanya didasarkan pada rutinitas program tahunan perangkat daerah, tetapi harus diarahkan untuk menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat.
“Kami meminta agar belanja daerah diarahkan secara proporsional pada pelayanan dasar, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan ekonomi rakyat, pembangunan infrastruktur lingkungan, serta penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.
Fraksi PAN juga mengingatkan pemerintah agar menghindari pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang kurang mendesak, bersifat seremonial, atau tidak memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap program harus memiliki indikator kinerja yang jelas, target capaian yang terukur, dan mekanisme evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tuturnya.
Fraksi PAN berharap Pemerintah Kota Banda Aceh dapat menerapkan kebijakan anggaran yang lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran, sehingga setiap rupiah anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.










