
liputaninvestigasi.com – Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat peraga olahraga Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Bireuen terus berkembang. Setelah menahan mantan Kepala Bidang (Kabid) Olahraga, Akmal Fajri, penyidik Polres Bireuen kini menjadwalkan pemeriksaan terhadap lima anggota DPRK Bireuen yang masih aktif.
Kelima anggota legislatif tersebut akan dimintai keterangan sebagai saksi terkait pengadaan alat peraga olahraga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen melalui program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRK dengan nilai anggaran sekitar Rp1,2 miliar.
Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada Jumat dan Senin mendatang. Pemanggilan itu merupakan bagian dari pengembangan penyidikan perkara yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan daerah sekitar Rp500 juta.
Kasat Reskrim, AKP Dedy Miswar, melalui Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi (Kanit Tipikor) Satreskrim Polres Bireuen Ipda Eric Fransisco Hasugian, S.AP membenarkan agenda pemeriksaan terhadap lima anggota DPRK tersebut. Ia menegaskan, hingga saat ini status mereka masih sebagai saksi.
“Untuk sementara masih sebagai saksi. Apabila ditemukan bukti-bukti lain, tentu akan kita kembangkan,” ujar Eric.
Menurutnya, penyidik telah melayangkan surat pemanggilan kepada kelima anggota dewan tersebut. Pemeriksaan juga dilakukan setelah izin tertulis gubernur untuk memeriksa anggota DPRK yang masih aktif diterbitkan.
Secara terpisah, Sekretaris DPRK Bireuen, Said Abdurrahman, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat pemanggilan dari penyidik Polres Bireuen.
Ia menyebutkan, surat permintaan keterangan sebagai saksi tersebut diterima Sekretariat DPRK pada Selasa sore, 10 November 2026.
“Surat itu sudah kita serahkan kepada pihak terkait,” katanya, Rabu (11/11/2026).
Adapun lima anggota DPRK Bireuen yang dipanggil masing-masing Taufiq Ridha, M. Jafar, Tgk. Amryadi, M. Amin, dan Fajri Fauzan.
Sebelumnya, Polres Bireuen telah menahan Akmal Fajri pada 9 Oktober 2026. Akmal merupakan mantan Kabid Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Bireuen.
Ia diduga terlibat dalam praktik penggelembungan harga atau mark up pengadaan alat peraga olahraga Tahun Anggaran 2022. Program yang dibiayai melalui Pokir DPRK tersebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp1,2 miliar.
Dalam perkara ini, dugaan kerugian keuangan daerah diperkirakan mencapai Rp500 juta.
Pengusutan kasus tersebut sebelumnya juga mengungkap adanya sejumlah nama anggota DPRK yang masuk dalam pendalaman penyidik. AKP Dedy Miswar pernah menyebutkan terdapat 10 nama anggota dewan yang didalami, masing-masing berinisial MY, RM, MN, MZ, TM, MA, FF, TR, AM, dan MJ.
Selain itu, penyidik telah memeriksa lima mantan anggota dewan serta empat pihak rekanan untuk dimintai keterangan.
Dengan dipanggilnya lima anggota DPRK aktif, penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan alat peraga olahraga ini menjadi perhatian publik. Masyarakat kini menunggu sejauh mana penyidik mengungkap keterlibatan masing-masing pihak serta menelusuri aliran penggunaan anggaran Pokir tersebut.
Polres Bireuen diharapkan dapat mengusut perkara ini secara profesional, transparan, dan menyeluruh sehingga seluruh pihak yang terbukti terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.










