
liputaninvestigasi.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI meminta Pemerintah Aceh mengambil peran lebih tegas dalam mendorong penyelesaian kasus bentrokan antara warga dan aparat militer di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, yang terjadi pada 4 November 2026.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, dalam pertemuan bersama jajaran Pemerintah Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Senin (9/11/2026). Pertemuan itu secara khusus membahas penanganan pascainsiden yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan sejumlah warga mengalami luka-luka.
Anis menegaskan, peristiwa di Pidie tidak boleh dipandang sebagai insiden yang berdiri sendiri. Menurutnya, terdapat persoalan sosial, hukum, dan politik yang perlu ditelusuri secara menyeluruh agar akar permasalahan dapat diselesaikan.
Ia menilai, penanganan kasus tersebut harus diarahkan pada upaya mengungkap fakta, memastikan pertanggungjawaban hukum, serta menjamin pemulihan hak-hak masyarakat yang terdampak.
“Ada dua hal yang harus didorong pemerintah provinsi, yaitu kepastian hukum bendera dan investigasi peristiwa,” kata Anis.
Menurut Anis, kejelasan mengenai regulasi bendera Aceh menjadi salah satu persoalan penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Di sisi lain, investigasi terhadap bentrokan juga harus dilakukan secara serius agar seluruh fakta dan pihak yang bertanggung jawab dapat terungkap.
Komnas HAM juga menyoroti nasib para korban dan keluarga yang hingga kini menantikan penyelesaian melalui mekanisme hukum. Pemerintah Aceh dinilai perlu menunjukkan sikap dan posisi yang jelas dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Posisi Pemerintah Aceh harus jelas agar masyarakat merasa terwakili. Ini yang ditunggu masyarakat, khususnya keluarga korban yang meminta penyelesaian secara hukum,” ujarnya.
Anis mengingatkan bahwa pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara. Karena itu, penanganan peristiwa tersebut tidak cukup hanya melalui pemantauan, tetapi harus disertai langkah konkret untuk menjamin keadilan bagi korban, termasuk pemulihan atas dampak yang mereka alami.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, menyatakan Pemerintah Aceh akan menjadikan rekomendasi Komnas HAM sebagai bahan perhatian dalam proses penanganan kasus.
Ia menyebutkan, perkembangan persoalan tersebut akan terus dipantau dan hasil pertemuan bersama Komnas HAM akan disampaikan kepada Gubernur serta Wakil Gubernur Aceh.
“Saran Komnas HAM menjadi masukan bagi kami. Kami akan terus memantau ini dan melaporkannya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur,” pungkas Taufik.
Dalam pertemuan itu, Pemerintah Aceh turut diwakili Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh Syakir, Kepala Biro Hukum Amrizal J Prang, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh Munawar, serta Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Sementara itu, dari Komnas HAM RI hadir Ketua Komnas HAM Anis Hidayah bersama Plh. Kepala Sekretariat Komnas HAM Aceh Cut Ernawati serta anggota Komnas HAM Aceh Darmadi, Eka Azmiyadi, dan Sri Mauliani.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong penyelesaian kasus bentrokan Pidie melalui jalur hukum, sekaligus memastikan hak-hak korban tidak terabaikan. Kepastian hukum, investigasi yang transparan, dan pemulihan korban kini menjadi hal penting yang ditunggu masyarakat Aceh.










