KPK Rombak Sejumlah Posisi Strategis, Empat Direktur dan Tiga Pejabat Administrator Dilantik

liputaninvestigasi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat struktur organisasinya dengan melantik tujuh pejabat baru yang akan menempati posisi strategis di lingkungan lembaga antirasuah tersebut.

Pelantikan berlangsung di Gedung Juang Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/11/2026), dipimpin Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa yang bertindak sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Dari tujuh pejabat yang dilantik, empat di antaranya menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Mereka adalah Achmad Taufik Husein sebagai Direktur Penyidikan, Arend Arthur Duma sebagai Direktur Antikorupsi Badan Usaha, Imam Turmudhi sebagai Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III, serta Juned Junaidi sebagai Inspektur.

Sementara tiga pejabat lainnya mengisi Jabatan Administrator, yakni Amalia Rosanti sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Dewan Pengawas, Elih Dalilah sebagai Kepala Sekretariat Bidang Pencegahan dan Monitoring, serta Raden Natalia Kristianto sebagai Kepala Bagian Litigasi dan Perlindungan Saksi.

Pengisian jabatan tersebut bukan sekadar pergantian personel. KPK menempatkannya sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan pemberantasan korupsi yang semakin kompleks.

Dalam sambutannya, Cahya menegaskan bahwa setiap pejabat yang menerima amanah harus mampu menerjemahkan tanggung jawab jabatan ke dalam kinerja nyata.

Ia meminta para pejabat segera memahami ruang lingkup tugas masing-masing, menyusun prioritas kerja, serta memastikan target yang ditetapkan sejalan dengan arah strategis lembaga.

“Proses ini diharapkan semakin memperkuat penerapan merit system, sekaligus membangun kepercayaan bahwa setiap insan KPK memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mengemban amanah sesuai kapasitas serta kompetensinya,” kata Cahya.

Menurutnya, pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta sebagai bagian dari penerapan sistem merit di lingkungan KPK.

Dalam mekanisme tersebut, penempatan pegawai mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, rekam jejak, hingga hasil penilaian kinerja. Dengan demikian, jabatan diberikan berdasarkan kapasitas dan profesionalitas pegawai.

KPK berharap penguatan struktur organisasi ini dapat memperbaiki koordinasi antarunit, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memperkuat langkah pencegahan dan penindakan korupsi.

Tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa pengisian jabatan strategis tersebut mampu menghasilkan peningkatan kinerja, menjaga integritas internal, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah.

Sebab, bagi KPK, kepercayaan masyarakat tidak hanya dibangun melalui struktur organisasi yang kuat, tetapi juga melalui konsistensi dan hasil nyata dalam pemberantasan korupsi.

Tag: