
liputaninvestigasi.com-Dugaan pemukulan terhadap seorang siswi kelas IV MIN 53 Bireuen oleh wali kelasnya menjadi peringatan serius bagi dunia pendidikan. Di tengah kuatnya tuntutan agar sekolah membentuk karakter dan kedisiplinan peserta didik, kekerasan fisik justru memunculkan pertanyaan mendasar. apakah pendidikan masih dipahami sebagai proses membimbing, atau justru dijalankan melalui rasa takut?
Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aliansi Bumi Mulia Aceh (ABMA), Wardatul Jannah, S.Sos., menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak tidak dapat dibenarkan dengan alasan mendisiplinkan, membentuk karakter, ataupun menjaga ketertiban kelas.
Menurutnya, perkara yang melibatkan seorang guru sekaligus wali kelas IV MIN 53 Bireuen, harus dilihat lebih luas daripada sekadar dugaan pelanggaran oleh seorang pendidik. Kasus tersebut juga menjadi momentum untuk mengevaluasi budaya pendisiplinan di sekolah, efektivitas pengawasan, serta komitmen lembaga pendidikan dalam menjamin keselamatan peserta didik.
Sebelumnya kasus tersebut dilaporkan ke kepolisian dengan Nomor: STTLP/126/IV/2026/SPKT/POLRES BIREUEN/POLDA ACEH yang kini ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemukulan terhadap seorang siswi menggunakan gagang sapu pada 13 April 2026 di lingkungan MIN 53 Bireuen, Gampong Krueng Baro, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen.
Beredar informasi, tindakan itu disebut terjadi secara spontan ketika guru sedang mengajar karena siswi yang bersangkutan dinilai berulang kali mengganggu teman-temannya. Namun, alasan tersebut tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang harus diperiksa melalui proses yang objektif dan adil.
“Pendidikan tidak boleh dibangun di atas rasa takut. Guru memiliki kewenangan untuk membimbing dan mendisiplinkan peserta didik, tetapi kewenangan itu bukan izin untuk menggunakan kekerasan meskipun dengan benda tumpul. Ketika tindakan fisik dianggap sebagai cara mendidik, kita perlu mempertanyakan nilai pendidikan apa yang sebenarnya sedang ditanamkan kepada anak,” ujar Wardatul. Jum’at (9/10/2026)
Wardatul menilai, salah satu persoalan mendasar dalam penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan adalah kesenjangan antara aturan perlindungan anak dan praktik pendisiplinan yang masih berpotensi menormalisasi hukuman fisik.
Padahal kata dia, negara telah menetapkan kerangka hukum untuk melindungi anak dari kekerasan, termasuk di lingkungan satuan ppendidikan. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melarang setiap orang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.
Sementara itu, Pasal 54 mengatur perlindungan anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, serta kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, maupun pihak lain. Adapun Pasal 80 mengatur sanksi pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan larangan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dengan ketentuan hukuman sesuai akibat dan keadaan yang diatur undang-undang. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga menegaskan hak anak untuk tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
“Persoalannya bukan semata-mata apakah aturan sudah tersedia. Aturannya ada. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah pencegahan berjalan, apakah pengawasan efektif, apakah setiap laporan ditangani secara serius, dan apakah anak benar-benar merasa aman ketika berada di sekolah,” ujarnya.
Menurut Wardatul, keberadaan regulasi tidak akan memberikan perlindungan maksimal apabila tidak disertai pengawasan, mekanisme pengaduan yang aman, penanganan yang cepat, dan konsekuensi yang sesuai hukum.
Ia juga menekankan bahwa Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Untuk madrasah, implementasi perlindungan perlu diselaraskan dengan ketentuan yang berlaku di bawah Kementerian Agama. Karena itu, penguatan perlindungan anak tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi seremonial. Setiap lembaga pendidikan harus memiliki prosedur yang jelas untuk mencegah kekerasan, menerima laporan, melindungi korban, serta menindaklanjuti dugaan pelanggaran.
Dalam perspektif pendidikan dan perkembangan anak, Wardatul mengingatkan bahwa kekerasan fisik berisiko menimbulkan dampak yang melampaui luka yang terlihat pada tubuh.
Anak juga dapat mengalami ketakutan, kehilangan kepercayaan terhadap guru, merasa tidak aman di kelas, hingga mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan belajar. Dampaknya tidak selalu sama pada setiap anak, tetapi risiko tersebut cukup menjadi alasan untuk menolak kekerasan sebagai metode pendisiplinan.
Ia juga mengingatkan bahaya ketika masyarakat mulai menganggap pemukulan sebagai sesuatu yang lumrah atau di legalkan karena pelakunya merupakan guru atau karena korban dinilai melakukan kesalahan.
“Anak yang melanggar aturan memang perlu dibimbing dan diberi konsekuensi. Namun, konsekuensi pendidikan harus mendidik, proporsional, dan tidak melukai. Kesalahan seorang anak tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-haknya,” kata Wardatul.
Menurutnya, pendekatan pendidikan yang berorientasi pada penghukuman fisik berisiko mengajarkan bahwa masalah dapat diselesaikan melalui penggunaan kekuasaan. Sebaliknya, disiplin positif mengajarkan tanggung jawab, pengendalian diri, penghormatan terhadap orang lain, serta pemahaman atas konsekuensi perilaku.
Ia menilai, sekolah harus membedakan secara tegas antara ketegasan dan kekerasan. Guru tetap dapat menegakkan aturan, menghentikan perilaku yang mengganggu pembelajaran, dan memberikan sanksi edukatif tanpa menggunakan tindakan fisik yang merendahkan martabat anak.
“Disiplin tidak kehilangan maknanya ketika kekerasan dihilangkan. Justru di situlah kemampuan seorang pendidik diuji, bagaimana menegakkan aturan tanpa merusak rasa aman dan martabat peserta didik,” ujarnya.
Menanggapi aksi solidaritas sejumlah guru di Alun-Alun Kota Bireuen terkait perkara tersebut, Wardatul menyatakan bahwa solidaritas profesi merupakan hak yang harus dihormati sepanjang dilaksanakan sesuai hukum.
Ia mengingatkan agar solidaritas tidak berkembang menjadi pembenaran terhadap dugaan kekerasan atau tekanan terhadap proses penegakan hukum.
Menurutnya, menghormati hak seorang guru untuk memperoleh proses hukum yang adil harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak anak untuk mendapatkan perlindungan.
“Guru yang sedang menghadapi perkara hukum tetap memiliki hak atas proses yang adil. Namun, pada saat yang sama, hak anak sebagai korban juga harus ditempatkan secara serius. Kita tidak boleh mempertentangkan keadilan bagi guru dengan perlindungan bagi anak,” tegasnya.
Wardatul menilai, organisasi profesi guru seharusnya menjadi bagian dari upaya memperkuat etika pendidikan dan memastikan anggotanya memahami batas kewenangan dalam mendisiplinkan peserta didik.
Ia juga meminta semua pihak menghindari penghakiman di ruang publik sebelum proses hukum selesai. Status tersangka merupakan bagian dari proses hukum, bukan putusan bersalah yang telah berkekuatan hukum tetap.
“Menjaga marwah profesi guru bukan berarti menutup mata terhadap dugaan pelanggaran. Marwah profesi justru diperkuat ketika para pendidik berani mendukung perlindungan anak, menghormati proses hukum, dan melakukan evaluasi secara terbuka,” katanya.
Wardatul meminta aparat penegak hukum menangani perkara tersebut secara profesional, objektif, dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga mendorong pihak terkait memastikan korban mendapatkan pendampingan yang dibutuhkan, termasuk dukungan psikologis, perlindungan identitas, serta jaminan agar proses penanganan perkara tidak mengganggu hak korban untuk memperoleh pendidikan.
Menurutnya, pendampingan tidak boleh berhenti pada saat laporan diterima atau ketika perhatian publik mulai berkurang. Pemulihan anak harus menjadi bagian penting dari penanganan kasus.
“Jangan sampai setelah kasus menjadi pemberitaan, anak dan keluarganya justru dibiarkan menghadapi persoalan sendiri. Negara, sekolah, dan pihak terkait harus memastikan korban memperoleh rasa aman, pendampingan, dan kesempatan untuk kembali belajar tanpa tekanan,” ujarnya.
Ia melanjutkan, pencegahan kekerasan tidak cukup dengan menghukum pelaku setelah peristiwa terjadi. Diperlukan pembenahan sistem agar sekolah tidak hanya bereaksi ketika sebuah kasus menjadi perhatian masyarakat.
“keberhasilan sekolah tidak semestinya hanya diukur dari prestasi akademik dan kedisiplinan yang tampak di permukaan. Keberhasilan pendidikan juga harus dilihat dari kemampuan sekolah menciptakan lingkungan yang aman, menghormati martabat anak, dan membantu peserta didik berkembang secara intelektual, emosional, serta sosial.”
Dikatakannya, kasus dugaan pemukulan di MIN 53 Bireuen seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan untuk menguji efektivitas perlindungan anak di lapangan.
Ia berharap peristiwa tersebut tidak berakhir sebagai polemik sesaat yang mereda setelah perhatian publik berpindah ke persoalan lain.
Ia menegaskan, perlindungan anak bukan bentuk pelemahan kewibawaan guru. Sebaliknya, perlindungan tersebut merupakan landasan untuk membangun hubungan pendidikan yang sehat antara guru, peserta didik, orang tua, dan sekolah.
“Anak memang perlu disiplin, tetapi disiplin tidak identik dengan kekerasan. Guru harus dilindungi dalam menjalankan tugas profesionalnya, anak harus dilindungi dari kekerasan, dan setiap dugaan pelanggaran harus diselesaikan melalui mekanisme yang adil. Ketiganya bukan pilihan yang saling meniadakan,” pungkas Wardatul Jannah (Nadar)










