Polres Bireuen Sosialisasikan Praperadilan dalam KUHAP Baru, Perkuat Perlindungan HAM

liputaninvestigasi.com — Kepolisian Resor (Polres) Bireuen menggelar penyuluhan dan sosialisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya terkait praperadilan sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan pengawasan terhadap proses penyidikan.

Kegiatan berlangsung di Aula Pesat Gatra 93 Polres Bireuen, Selasa (8/9/2026), dan dibuka langsung oleh Kapolres Bireuen AKBP Yulhendri, S.H., S.I.K., S.Psi., M.I.K.

Dalam kegiatan tersebut, Polres Bireuen menghadirkan pemateri dari Bidang Hukum (Bidkum) Polda Aceh, Kasubbidsun Luhkum Bidkum Polda Aceh AKBP Tirta Nur Alam, S.E.

Sosialisasi diikuti sejumlah pejabat utama Polres Bireuen, para Kapolsek, Kanit Binmas, personel Bhabinkamtibmas, serta personel yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam proses penegakan hukum dan penyidikan.

Dalam pemaparannya, AKBP Tirta Nur Alam memberikan pemahaman kepada personel mengenai ketentuan praperadilan dalam KUHAP baru. Materi menekankan pentingnya pelaksanaan penyidikan secara profesional dengan berpedoman pada ketentuan hukum, prosedur, serta kewenangan yang berlaku.

Kapolres Bireuen AKBP Yulhendri mengatakan, pemahaman terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan menjadi hal penting bagi setiap personel kepolisian, khususnya anggota yang menjalankan fungsi penyidikan.

“Pemahaman terhadap aturan hukum merupakan hal yang sangat penting bagi setiap personel, khususnya penyidik, agar dalam melaksanakan tugas senantiasa berpedoman pada ketentuan hukum, SOP dan prinsip profesionalisme,” ujar Yulhendri.

Menurutnya, peningkatan pemahaman hukum juga menjadi bagian dari upaya mencegah kesalahan prosedur maupun penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

“Dengan memahami ketentuan yang berlaku, diharapkan personel dapat menjalankan tugas dengan lebih profesional, transparan dan akuntabel, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia,” tambahnya.

Yulhendri menegaskan, sosialisasi tersebut sekaligus menjadi upaya memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan penyidik dan meminimalkan potensi pelanggaran prosedur dalam penanganan perkara.

“Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan penyidik sekaligus meminimalkan potensi pelanggaran prosedur yang dapat menimbulkan persoalan hukum dalam penanganan perkara,” katanya.

Melalui kegiatan tersebut, Polres Bireuen menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan disiplin, etika, kompetensi dan profesionalisme personel dalam menjalankan tugas kepolisian, sekaligus memastikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat tetap mengedepankan prinsip hukum dan HAM. (Taufiq Gandapura)

Tag: