HRD Desak Pemerintah Pusat Pastikan Dana Otsus Aceh Berlanjut dalam APBN 2027

liputaninvestigasi.com — Keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh kembali menjadi sorotan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027.

Anggota Komisi V DPR RI sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD), secara langsung mempertanyakan kepada Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengenai kepastian keberlanjutan Dana Otsus Aceh dalam postur APBN 2027.

Pertanyaan tersebut disampaikan HRD dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Dalam rapat tersebut, HRD yang juga Ketua DPW PKB Aceh bersama anggota Banggar DPR RI dari Fraksi NasDem Dapil Aceh II, Irsan S. Sosiawan, yang juga Ketua DPW NasDem Aceh, meminta penjelasan pemerintah mengenai ada atau tidaknya penambahan maupun skema keberlanjutan Dana Otsus Aceh dalam postur sementara APBN 2027.

HRD menilai kepastian mengenai masa depan Dana Otsus sangat penting karena skema Dana Otsus Aceh sebagaimana selama ini berjalan akan memasuki masa berakhirnya.

“Kami ingin memastikan, apakah dalam postur APBN 2027 sudah ada penambahan atau skema keberlanjutan Dana Otsus Aceh. Karena ini bukan sekadar persoalan angka dalam APBN, tetapi menyangkut keberlanjutan kekhususan Aceh dan masa depan pembangunan Aceh,” ujar HRD.

Politisi PKB tersebut menegaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan perlu memberikan perhatian serius terhadap keberlanjutan Dana Otsus Aceh.

Menurutnya, persoalan Otsus tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan teknis penganggaran, tetapi juga harus ditempatkan sebagai bagian dari komitmen negara terhadap Aceh serta keberlanjutan pembangunan dan stabilitas nasional.

“APBN 2027 harus disusun dengan mempertimbangkan kondisi Aceh secara utuh. Pemerintah perlu memikirkan secara matang bagaimana keberlanjutan Otsus ini dapat direspons. Jangan sampai ketika Dana Otsus berakhir, pemerintah baru mencari jalan keluarnya. Harus dipersiapkan dari sekarang,” tegasnya.

HRD mengingatkan, Dana Otsus Aceh memiliki dimensi historis, politik, pembangunan, dan sosial yang kuat. Selama ini, dana tersebut menjadi salah satu instrumen dalam mendukung pembangunan Aceh sekaligus bagian dari pelaksanaan kekhususan Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai anggota Banggar DPR RI, HRD menyebut pembahasan APBN 2027 merupakan momentum penting untuk memastikan adanya desain kebijakan yang jelas mengenai masa depan Otsus Aceh.

Ia meminta pemerintah membangun komunikasi dan formulasi kebijakan yang memberikan kepastian bagi Pemerintah Aceh maupun masyarakat.

“Keberlanjutan Otsus tidak boleh dilihat hanya dari sisi besaran dana yang ditransfer ke Aceh. Ini harus ditempatkan dalam kerangka evaluasi menyeluruh terhadap tujuan Otsus, efektivitas penggunaannya, serta kebutuhan pembangunan Aceh ke depan,” katanya.

HRD juga meminta Menteri Keuangan mempertimbangkan nilai strategis Dana Otsus Aceh secara lebih komprehensif.

“Kami meminta Menteri Keuangan benar-benar memikirkan persoalan ini. Jangan hanya melihat Otsus sebagai beban fiskal, tetapi lihat juga nilai strategisnya bagi pembangunan Aceh dan stabilitas nasional. Aceh adalah bagian penting dari Indonesia. Karena itu, setiap kebijakan terkait Aceh harus dihitung secara cermat, bukan hanya secara fiskal, tetapi juga secara sosial dan kebangsaan,” ujarnya.

Menkeu: Masih Menunggu Arahan Presiden

Menanggapi pertanyaan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat instruksi Presiden terkait kebijakan keberlanjutan Dana Otsus Aceh.

Purbaya menyebut persoalan tersebut masih berada dalam tahap proses dan menunggu arahan serta instruksi Presiden sebelum kebijakan mengenai keberlanjutan Dana Otsus Aceh dituangkan dalam postur APBN 2027.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepastian mengenai masa depan Dana Otsus Aceh dalam APBN 2027 masih menunggu keputusan pemerintah pusat.

HRD berharap Presiden Republik Indonesia segera memberikan arahan yang jelas sehingga pemerintah memiliki dasar kebijakan dalam menyusun desain anggaran untuk Aceh.

Menurutnya, kepastian tersebut tidak hanya penting bagi Pemerintah Aceh dalam menyusun perencanaan pembangunan, tetapi juga memberikan ketenangan kepada masyarakat mengenai keberlanjutan pembangunan Aceh.

“Kita ingin Aceh maju, Indonesia kuat. Jangan sampai persoalan anggaran justru menjadi sumber kegaduhan baru. Karena itu, keberlanjutan Otsus Aceh harus dibicarakan dan diputuskan dengan kepala dingin, dengan kebijakan yang bijaksana, dan dengan mempertimbangkan kepentingan Aceh serta kepentingan nasional secara bersamaan,” pungkas HRD. (Taufiq Gandapura)

Tag: