
liputaninvestigasi.com – Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bireuen mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap dugaan pelecehan seksual yang dialami seorang perempuan penyandang disabilitas di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Aceh.
Korban yang dalam pemberitaan ini disebut dengan nama samaran Bunga (27) diduga mengalami pelecehan seksual oleh seorang tetangganya berinisial T. Mun. Dugaan kejadian pertama disebut berlangsung pada Kamis, 30 Juli 2026 dan telah dilaporkan kepada Polres Bireuen.
Namun, berdasarkan informasi yang disampaikan PPDI Bireuen, dugaan tindakan serupa kembali terjadi pada Sabtu, 8 Agustus 2026. Peristiwa kedua disebut terjadi di sebuah gudang kosong.
Ketua PPDI Kabupaten Bireuen, Yusaini, mengecam dugaan tindakan tersebut dan meminta aparat penegak hukum segera menangani laporan secara profesional, transparan dan objektif berdasarkan bukti serta fakta hukum yang ditemukan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.
“Saya meminta kepada Kapolres Bireuen untuk segera menindaklanjuti laporan ini berdasarkan bukti dan fakta hukum yang ada. Prosesnya harus transparan dan akuntabel serta memberikan perlindungan terhadap korban,” ujar Yusaini.
Menurutnya, penyandang disabilitas merupakan kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus. Karena itu, apabila terdapat dugaan tindak pidana, penanganannya tidak semestinya berhenti pada penyelesaian informal yang berpotensi mengabaikan hak-hak korban.
Yusaini juga meminta Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (PPPA), UPTD PPA dan Dinas Kesehatan memberikan pendampingan kepada korban.
Pendampingan tersebut, kata dia, perlu mencakup akses terhadap pemeriksaan kesehatan, visum, pendampingan psikologis serta bantuan hukum.
“Pemerintah harus hadir memberikan pendampingan dan perlindungan kepada korban sampai proses hukum selesai, termasuk pemulihan hak-hak korban,” katanya.
PPDI juga meminta pihak terkait di tingkat desa dan kecamatan, termasuk keuchik, camat maupun imuem mukim, tidak memberikan tekanan kepada korban atau keluarga korban untuk menyelesaikan perkara dengan cara yang berpotensi merugikan hak-hak korban.
Selain itu, PPDI berharap instansi terkait di tingkat provinsi maupun nasional turut melakukan pengawasan terhadap penanganan perkara tersebut. Hal itu dinilai penting untuk memastikan hak korban sebagai penyandang disabilitas tetap terpenuhi selama proses hukum berlangsung.
Meski mendesak penanganan serius, Yusaini menegaskan bahwa proses hukum harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah terhadap pihak yang dilaporkan.
“Kami berharap proses hukum berjalan sesuai ketentuan. Jika berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan ditemukan unsur pidana, kami meminta pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
PPDI Bireuen berharap penanganan perkara dilakukan secara profesional sekaligus memastikan korban memperoleh perlindungan, pendampingan dan pemulihan yang diperlukan. (Taufiq Gandapura)










