
liputaninvestigasi.com – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh untuk memastikan kebijakan anggaran tidak berhenti pada angka dan dokumen perencanaan, tetapi diterjemahkan menjadi program yang terukur, pelayanan publik yang semakin baik, serta manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Illiza saat menyampaikan jawaban Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap laporan Badan Anggaran DPRK terkait Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBK (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam sidang paripurna DPRK Banda Aceh, Selasa (1/9/2026).
Illiza mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRK atas pandangan, usulan, kritik, serta masukan konstruktif selama proses pembahasan. Menurutnya, masukan legislatif menjadi bagian penting dalam menyempurnakan kebijakan anggaran agar lebih terukur, rasional, responsif, dan berorientasi pada sasaran pembangunan.
“Pemerintah Kota memandang bahwa berbagai pandangan dan masukan tersebut merupakan bagian yang fundamental dalam proses pembahasan dan penyempurnaan KUPA dan PPAS Tahun Anggaran 2026,” ujar Illiza.
Ia mengatakan, pembahasan antara Pemerintah Kota dan DPRK mencerminkan tanggung jawab bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Kejar PAD Tanpa Tambah Beban Masyarakat
Salah satu perhatian dalam perubahan anggaran adalah percepatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Illiza menyebutkan, hingga akhir Agustus 2026, PAD Kota Banda Aceh telah mencapai Rp253,997 miliar atau 58,26 persen dari target Rp435,966 miliar.
Untuk meningkatkan penerimaan, seluruh kepala OPD pengelola PAD telah menandatangani perjanjian proyeksi realisasi PAD pada 11 Agustus 2026. Dokumen tersebut memuat timeline pencapaian, langkah strategis, serta solusi untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.
Pemko Banda Aceh menggunakan dua pendekatan, yakni intensifikasi dan ekstensifikasi.
Intensifikasi dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang sudah ada melalui digitalisasi dan elektronifikasi sistem pemungutan pajak dan retribusi. Langkah tersebut diharapkan membuat pembayaran lebih mudah, cepat, transparan, sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat.
“Ketika pelayanan pembayaran dibuat sederhana dan nyaman, kepatuhan masyarakat pun akan tumbuh dengan sendirinya,” kata Illiza.
Sedangkan ekstensifikasi diarahkan pada penggalian potensi penerimaan baru yang tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Bukan dengan menambah beban masyarakat, tetapi dengan mengoptimalkan potensi daerah yang selama ini belum tergarap secara maksimal,” ujarnya.
Infrastruktur, Parkir dan Utilitas Jadi Perhatian
Pemko Banda Aceh juga merespons sejumlah persoalan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kenyamanan dan keselamatan masyarakat.
Terkait kondisi sejumlah tanggul yang rusak, Dinas PUPR akan meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkala, khususnya pada lokasi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kerusakan maupun luapan air.
Pemko juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pengairan Aceh dan Balai Wilayah Sungai (BWS) I Aceh agar penanganan dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan prioritas.
Untuk ruas jalan yang terdampak pekerjaan galian, Illiza akan menginstruksikan Dinas PUPR melakukan inventarisasi dan monitoring serta segera memperbaiki ruas jalan yang terdampak.
Sementara persoalan kabel dan jaringan utilitas yang belum tertata akan ditangani melalui tim yang telah dibentuk Pemerintah Kota. Tim tersebut bertugas melakukan pengawasan, pengendalian, dan penertiban secara bertahap dengan melibatkan penyelenggara jaringan utilitas.
Di sektor parkir, pengelolaan oleh pihak ketiga akan terus dievaluasi dan diawasi. Apabila capaian hingga akhir tahun tidak sesuai dengan kesepakatan kerja sama, Pemko akan mempertimbangkan mekanisme lain yang dinilai lebih efektif dan akuntabel.
Skema parkir berlangganan juga akan dikaji dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Banda Aceh Academy Didorong Berorientasi Outcome
Illiza turut menyoroti pengembangan Banda Aceh Academy (BAA). Program tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan peserta yang memiliki keterampilan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dan mendorong lahirnya wirausaha baru.
Kurikulum BAA akan dikembangkan menggunakan pendekatan demand driven, berdasarkan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha, industri, serta perkembangan kompetensi pasar kerja.
Peserta yang memiliki potensi kewirausahaan juga akan mendapatkan pendampingan mulai dari pengembangan ide usaha, model bisnis, manajemen, pemasaran, literasi keuangan, teknologi digital, pengembangan produk, hingga akses pasar, pembiayaan, kemitraan, dan jejaring usaha.
“Keberhasilan BAA tidak hanya diukur berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan, tetapi berdasarkan outcome,” tegas Illiza.
Indikator keberhasilan tersebut antara lain tingkat penyerapan lulusan ke dunia kerja, peningkatan pendapatan peserta, jumlah usaha baru yang tumbuh, keberlanjutan usaha, serta terbentuknya kemitraan dengan dunia usaha dan industri.
Birokrasi Berbasis Kompetensi dan Kinerja
Di sektor pemerintahan, Illiza menegaskan pentingnya penguatan profesionalisme aparatur melalui penerapan sistem merit.
Evaluasi kinerja aparatur akan mempertimbangkan capaian kinerja, kompetensi, integritas, disiplin, produktivitas, pengalaman, potensi, serta kemampuan dalam melaksanakan program dan mencapai target organisasi.
Pemko juga akan memperkuat prinsip the right person in the right position dalam penataan dan pengembangan karier aparatur, sesuai kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi.
Untuk memastikan pengembangan kompetensi berjalan tepat sasaran, BKPSDM telah melakukan profiling terhadap 348 pejabat struktural dan fungsional pada 2025. Hasil pengukuran tersebut menjadi salah satu bahan untuk melihat kesenjangan kompetensi dengan kebutuhan jabatan.
Sementara untuk mempercepat realisasi belanja, Illiza akan menginstruksikan Sekretaris Daerah menindaklanjuti rendahnya serapan anggaran melalui rapat rutin setiap minggu bersama kepala OPD.
Dorong Kolaborasi Eksekutif dan Legislatif
Menutup penyampaiannya, Illiza menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kota dan DPRK dalam memastikan kebijakan pembangunan berjalan efektif.
Menurutnya, kemitraan konstruktif antara eksekutif dan legislatif menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil pembangunan.
“Dengan semangat kolaborasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Banda Aceh berharap Rancangan KUPA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 dapat disepakati secara bersama antara Pemerintah Kota selaku unsur eksekutif dan DPRK selaku unsur legislatif,” ujar Illiza.
Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi landasan dalam penyusunan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2026 yang kredibel dan terukur serta mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kota Banda Aceh.
Bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, pembahasan anggaran pada akhirnya bukan sekadar tentang bagaimana anggaran disusun, tetapi bagaimana setiap kebijakan diterjemahkan menjadi kerja pemerintahan yang terukur, birokrasi berkinerja, pelayanan publik yang semakin baik, dan pembangunan yang memberi manfaat bagi masyarakat.










