
liputaninvestigasi.com — Pemerhati Kebijakan Publik, M. Iqbal, S.Sos., meminta dugaan ketidaksesuaian penggunaan anggaran operasional di Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bireuen diperiksa secara transparan dan objektif.
Informasi yang diterimanya berkaitan dengan penggunaan anggaran BBM bus sekolah serta biaya operasional dan pemeliharaan kendaraan dinas. Iqbal meminta penggunaan APBK Bireuen Tahun Anggaran 2026 dipastikan sesuai aturan.
Ia meminta Inspektorat Bireuen sebagai aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) menindaklanjuti informasi tersebut jika terdapat laporan atau dokumen yang dapat diperiksa.
“Informasi yang berkembang perlu ditelusuri secara serius dan profesional. Pemeriksaan penting untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban,” kata Iqbal kepada media ini, Selasa (25/8/2026).
Dugaan Pembayaran BBM Bus Sekolah
Salah satu yang diminta diperiksa adalah penggunaan BBM untuk bus sekolah.
Menurut Iqbal, berdasarkan informasi yang diterimanya, sopir bus melakukan pengisian BBM dan menyimpan struk pembelian sebagai dokumen pendukung pertanggungjawaban.
Namun, ada informasi yang perlu diverifikasi terkait dugaan perbedaan antara penggunaan BBM di lapangan dengan jumlah yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban.
“Kalau bus hanya beroperasi beberapa hari, tetapi dalam dokumen tercatat lebih banyak hari operasional, itu perlu dicek kebenarannya,” ujarnya.
Ia menyarankan pemeriksaan dilakukan dengan mencocokkan struk BBM, jadwal operasional, logbook kendaraan, surat tugas dan dokumen pencairan anggaran.
Kendaraan Dinas Ikut Diperiksa
Iqbal juga meminta penggunaan kendaraan dinas di lingkungan Dishub Bireuen diperiksa.
Ia menyebutkan adanya informasi mengenai kendaraan yang diduga tidak digunakan secara optimal untuk kegiatan dinas, tetapi biaya BBM dan pemeliharaan tetap dicairkan.
“Hal itu harus dibuktikan melalui logbook, bukti pengisian BBM, surat tugas, jadwal kegiatan, dokumen pencairan dan laporan pemeliharaan,” katanya.
Menurutnya, setiap pengeluaran APBK harus memiliki dasar dan bukti pertanggungjawaban yang jelas.
Minta Inspektorat dan Dishub Beri Penjelasan
Iqbal berharap Inspektorat Bireuen melakukan pemeriksaan jika terdapat bukti yang mendukung dugaan tersebut.
Menurutnya, pemeriksaan diperlukan bukan hanya untuk mencari kesalahan, tetapi juga memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan dan akuntabel.
Ia juga meminta Dishub Bireuen memberikan penjelasan agar masyarakat memperoleh informasi yang berimbang.
“Dishub perlu memberikan klarifikasi supaya tidak muncul opini sepihak di tengah masyarakat,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang hak jawab, klarifikasi dan konfirmasi bagi Plt. Kepala Dinas Perhubungan Bireuen Zulkifli AB., S.Sos., Kabid Angkutan dan Terminal serta pihak terkait lainnya. (Taufiq)










