
liputaninvestigasi.com — DPP Aliansi Bumi Mulia Aceh (ABMA) mendesak Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Aceh segera turun tangan menyelesaikan persoalan pertanahan di kawasan Kuala Keupeng dan sekitarnya, Kota Subulussalam.
Ketua DPP ABMA, Azhari, mengatakan persoalan tersebut perlu ditangani secara menyeluruh dengan memeriksa sejarah penguasaan tanah, alas hak, batas wilayah, peta bidang, serta status Hak Guna Usaha (HGU) jika berkaitan dengan objek sengketa.
“Yang kami minta bukan keberpihakan kepada masyarakat dan bukan pula kepada perusahaan. Yang kami minta adalah keberpihakan kepada hukum dan keadilan,” kata Azhari. Minggu (23/8/2026).
ABMA meminta Menteri ATR/BPN membentuk tim pemeriksaan terpadu yang melibatkan BPN Aceh, Kantor Pertanahan Subulussalam, Pemerintah Aceh, Pemko Subulussalam, serta perwakilan masyarakat.
Menurut Azhari, proses verifikasi harus dilakukan secara terbuka dan memberikan ruang yang sama kepada seluruh pihak untuk menunjukkan bukti serta dokumen yang dimiliki.
ABMA juga mendorong Pemerintah Aceh membentuk tim terpadu guna memfasilitasi mediasi, melakukan pemeriksaan lapangan, serta memberikan kepastian hukum berdasarkan data dan dokumen yang dapat diverifikasi.
Azhari mengingatkan agar persoalan agraria tidak berkembang menjadi konflik sosial baru di Aceh.
“Kita sudah belajar dari sejarah panjang konflik Aceh. Jangan biarkan persoalan tanah menjadi sumber ketegangan baru. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji penanganan,” tegasnya.
ABMA berharap penyelesaian konflik Kuala Keupeng dapat dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai hukum dengan tetap memperhatikan aspek sejarah serta kepentingan masyarakat. (Taufiq)










