
liputaninvestigasi.com — Narasi provokatif yang beredar di sejumlah grup WhatsApp masyarakat dengan mencatut nama salah satu perwira menengah (Pamen) Polda Aceh, AKBP Zainuddin, dipastikan sebagai informasi palsu atau hoaks.
Narasi tersebut ditulis menggunakan huruf kapital dan menyebut TNI sebagai pihak yang disebut menjadi biang kerok kisruh politik di Aceh. Dalam unggahan itu juga dicantumkan foto serta nomor kontak yang diklaim milik AKBP Zainuddin.
Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.
“AKBP Zainuddin telah memberikan klarifikasi kepada Paminal bahwa narasi maupun foto yang beredar tersebut tidak benar dan bukan dibuat olehnya,” kata Joko dalam keterangannya, Minggu (23/8/2026).
Menurut Joko, foto yang digunakan dalam narasi tersebut diduga merupakan hasil rekayasa menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Hal itu, kata dia, terlihat dari sejumlah ketidaksesuaian pada atribut dan seragam yang dikenakan dalam foto tersebut.
“Foto yang digunakan merupakan produk AI. Seragamnya pun tidak sesuai dengan aturan Polri. Pada seragam PDH yang digunakan terdapat ketidaksesuaian penempatan tulisan POLRI, yang seharusnya digunakan pada seragam PDL. Selain itu, tanda pangkat yang digunakan juga tidak sesuai. Jadi, informasi tersebut dipastikan hoaks,” jelasnya.
Joko mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar melalui media sosial maupun aplikasi percakapan sebelum memastikan kebenarannya.
Masyarakat juga diminta tidak ikut menyebarluaskan konten yang belum terverifikasi karena dapat menimbulkan keresahan serta memperkeruh situasi keamanan dan ketertiban di Aceh.
“Mari bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Aceh tetap kondusif dengan bijak dalam bermedia sosial,” ujarnya.
Ia juga meminta masyarakat yang menemukan informasi yang diduga mengandung hoaks atau pencatutan nama pihak tertentu untuk melakukan konfirmasi melalui sumber resmi.
“Apabila menemukan informasi yang diduga mengandung hoaks atau pencatutan nama pihak tertentu, masyarakat diharapkan melakukan konfirmasi kepada sumber resmi serta tidak mengambil kesimpulan berdasarkan informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Joko.










