Ketua DPRA Pastikan Persoalan Anggaran Tak Boleh Hambat Pelayanan Kesehatan Masyarakat

liputaninvestigasi.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli, menegaskan bahwa pelayanan kesehatan bagi masyarakat harus tetap berjalan tanpa hambatan, meskipun muncul informasi bahwa anggaran untuk pembiayaan rujukan pasien, biaya pendamping, dan pemulangan jenazah belum tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2026.
Menurut Zulfadhli, persoalan administrasi dan penganggaran tidak boleh berdampak pada hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan. Karena itu, DPRA akan segera mengambil langkah dengan memanggil jajaran Pemerintah Aceh guna meminta penjelasan sekaligus mencari solusi atas persoalan tersebut.
“Kami tidak ingin ada masyarakat yang menjadi korban akibat persoalan administrasi. Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar yang harus dijamin,” kata Zulfadhli. Sabtu (18/7/2026).
Ia menyebutkan, pihak yang akan diundang dalam rapat tersebut meliputi Dinas Kesehatan Aceh, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), Sekretaris Daerah Aceh, serta instansi terkait lainnya. Pertemuan itu bertujuan mengungkap penyebab belum tersedianya anggaran sekaligus memastikan langkah penyelesaian dapat segera dilakukan.
Selain meminta penjelasan, DPRA juga mendorong Pemerintah Aceh segera menyiapkan skema pendanaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pembiayaan rujukan pasien, pendamping, maupun pemulangan jenazah tetap dapat dilaksanakan tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Zulfadhli menegaskan, lembaga legislatif akan mengawal persoalan tersebut hingga masyarakat kembali memperoleh kepastian layanan kesehatan secara optimal. Baginya, fokus utama saat ini bukan mencari pihak yang harus disalahkan, melainkan memastikan tidak ada pasien yang tertunda mendapatkan rujukan dan tidak ada keluarga yang harus menanggung beban biaya akibat belum tersedianya anggaran.
“Yang paling penting adalah masyarakat tetap mendapatkan pelayanan. Jangan sampai ada pasien yang gagal dirujuk atau keluarga yang kesulitan karena pembiayaan belum tersedia,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengedepankan kepentingan masyarakat dengan menyelesaikan persoalan tersebut secara cepat, profesional, dan melalui koordinasi yang baik, sehingga pelayanan kesehatan di Aceh tetap berjalan sebagaimana mestinya.