Pemko Banda Aceh Perkuat Pembangunan Inklusif Melalui Penyusunan Rencana Aksi Gender dan Perubahan Iklim 2026–2030

liputaninvestigasi.com – Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gender dan Perubahan Iklim Tahun 2026–2030 di Amel Convention Hall pada 8–9 Juli 2026. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menjadi langkah strategis dalam menyusun kebijakan pembangunan yang responsif gender sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim.
FGD tersebut diikuti ratusan peserta dari berbagai unsur, di antaranya organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, organisasi masyarakat sipil, Forum Anak, Balee Syura Inong Aceh, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh, unsur kecamatan, hingga aparatur gampong.
Dalam sambutannya, Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal menegaskan bahwa penyusunan Rencana Aksi Gender dan Perubahan Iklim merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menghadirkan pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Menurutnya, perubahan iklim memberikan dampak yang berbeda terhadap setiap kelompok masyarakat. Karena itu, penyusunan kebijakan harus mempertimbangkan perspektif gender agar perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan, akses, serta peran yang setara dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.
“Melalui forum ini kita ingin menghimpun berbagai masukan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga lahir sebuah dokumen rencana aksi yang komprehensif, aplikatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Banda Aceh,” ujar Illiza.
Rencana aksi tersebut diarahkan untuk meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pelaksanaannya akan difokuskan pada peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, penguatan kepemimpinan dan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, serta pengembangan kegiatan ekonomi yang berwawasan lingkungan.
Selain itu, Pemerintah Kota Banda Aceh juga mendorong penguatan sistem data terpilah berdasarkan jenis kelamin sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih akurat, efektif, dan tepat sasaran.
Dalam forum diskusi, para peserta menilai perempuan merupakan salah satu kelompok yang kerap menghadapi dampak perubahan iklim secara lebih besar, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Oleh sebab itu, keterlibatan perempuan dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program lingkungan dinilai menjadi faktor penting untuk menghasilkan solusi yang berkelanjutan dan berpihak kepada seluruh masyarakat.
Melalui penyusunan Rencana Aksi Gender dan Perubahan Iklim Tahun 2026–2030, Pemerintah Kota Banda Aceh menargetkan terwujudnya pembangunan yang lebih inklusif, tangguh, dan berkeadilan. Keberhasilan program ini diharapkan lahir dari kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga masyarakat di tingkat gampong.
Sebagai tindak lanjut, seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh diharapkan mengintegrasikan perspektif gender dan isu perubahan iklim ke dalam perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program kerja masing-masing selama periode 2026–2030, sehingga setiap kebijakan pembangunan mampu memberikan manfaat yang setara bagi seluruh warga serta memperkuat ketahanan Kota Banda Aceh menghadapi tantangan perubahan iklim di masa depan.