liputaninvestigasi.com – Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Aceh untuk menyerap aspirasi terkait pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan, Rabu (22/7/2026). Dalam pertemuan di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Pemerintah Aceh mengusulkan adanya regulasi yang memberi kewenangan kepada daerah untuk membentuk badan jaminan kesehatan sendiri agar pengelolaan anggaran kesehatan lebih efisien.
Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir, mewakili Pemerintah Aceh menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi, terutama terkait pembiayaan jaminan kesehatan di tengah menurunnya kemampuan fiskal daerah.
Nasir mengatakan Pemerintah Aceh pada tahun ini mengalokasikan sekitar Rp550 miliar untuk pembiayaan BPJS Kesehatan. Menurutnya, besarnya anggaran tersebut menjadi beban tersendiri di tengah menurunnya pendapatan daerah.
“Kami berharap ada skema dari pemerintah pusat untuk membantu Aceh. Sejak 2010, sekitar Rp9 triliun sudah digelontorkan untuk jaminan kesehatan,” kata Nasir.
Ia berharap pemerintah pusat melakukan perubahan regulasi dalam sistem jaminan kesehatan nasional sehingga pemerintah daerah memiliki ruang untuk membentuk badan jaminan kesehatan sendiri.
“Kalau ada regulasi baru, provinsi bisa membentuk badan jaminan kesehatan sendiri sehingga anggaran yang selama ini dikeluarkan bisa lebih hemat dan sebagian dapat dialihkan untuk pembangunan sektor lainnya,” ujarnya.
Selain Sekda Aceh, paparan juga disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, serta Direktur RSUD Zainoel Abidin (RSUDZA) yang memaparkan berbagai capaian dan tantangan di bidang kesehatan serta ketenagakerjaan.
Kunjungan kerja tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Muhammad Yahya Zaini, dan dihadiri BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Gizi Nasional, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Muhammad Yahya Zaini mengatakan kunjungan kerja itu bertujuan menyerap aspirasi sekaligus memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan di Aceh.
“Kami ingin mengetahui bagaimana pelayanan Pemerintah Aceh, khususnya di bidang kesehatan dan tenaga kerja,” ujarnya.
Ia mengapresiasi komitmen Pemerintah Aceh yang tetap memprioritaskan pelayanan kesehatan masyarakat meski pendapatan daerah dari transfer ke daerah (TKD) mengalami penurunan.
Namun, menurutnya masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian, di antaranya angka kematian bayi yang masih di atas target, belum optimalnya pemanfaatan rumah sakit regional, serta perlunya penguatan upaya percepatan penurunan stunting.
Komisi IX DPR RI juga mendorong Kementerian Kesehatan untuk memberikan dukungan dalam memperkuat fungsi rumah sakit regional di Aceh.
Selain itu, Yahya menyoroti masih tingginya kasus campak di sejumlah daerah akibat rendahnya cakupan imunisasi. Berdasarkan data yang dipaparkan, sebanyak 93,5 persen kasus campak terjadi pada anak yang belum menerima imunisasi campak.
“Ini patut menjadi perhatian Kementerian Kesehatan dan semua pihak,” katanya.
Ia juga mengungkapkan cakupan imunisasi rubella di Aceh masih berada di bawah target nasional, yakni baru mencapai 39,9 persen.
Di sektor ketenagakerjaan, Komisi IX DPR RI mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Aceh menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Melalui kunjungan ini kami ingin mendapatkan gambaran yang lebih utuh terkait persoalan kesehatan dan ketenagakerjaan di Aceh sehingga menjadi bahan bagi kami dalam merumuskan dukungan kebijakan di tingkat pusat,” pungkas Yahya.











