Jokowi menyatakan perang terhadap pungutan liar (pungli). Mulai Selasa 11
Oktober 2016 saya minta kepada seluruh aparat pemerintah, terutama yang
melakukan pelayanan kepada masyarakat agar menghentikan pungli. Demikian
Presiden memberikan maklumat disertai ancaman pemecatan bila diketahui masih
melakukannya.
sekadar bicara. Presiden kemarin langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak)
ke Kantor Kementrian Perhubungan (Kemenhub) bersama menhub dan kapolri.
Hasilnya, polisi menangkap basah enam orang pelaku, uang bukti Rp34 juta, serta
buku tabungan berisi uang Rp1 miliar, diduga untuk menyimpan hasil pungli untuk
dibagi-bagikan ke pihak lain.
hasil sekecil itu dan melibatkan Presiden secara langsung, DPR berkomentar
negatif. Menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon, aksi Presiden itu hanya untuk
menutupi kasus besar yang terjadi hari itu, yaitu keluarnya keputusan MUI yang
menyatakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama telah melakukan penistaan
agama.
mengulas perihal pungli lebih dalam mulai dari definisi, pelaku, kerugian yang
ditimbulkan, cara pelaksanaan, sampai pada solusi yang dianggap tepat dari
sekadar gebrak-menggebrak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pungli
adalah meminta sesuatu (uang dan sebagainya) kepada seseorang (lembaga,
perusahaan, dan sebagainya) tanpa menurut peraturan yang lazim.
berdasarkan definisi itu, pungli berarti apa pun pungutan atau bayaran di luar
ketentuan. Jika ketentuan mengurus sebuah izin atau dokumen dari instansi
pemerintah mengatakan gratis tetapi dimintai biaya, itu pungli. Atau, jika
ketentuan mengatakan biaya seribu, tapi diminta dua ribu, itu berarti pungli.
demikian, pungli bisa terjadi baik secara eksternal, yaitu meminta bayaran di
luar ketentuan kepada masyarakat (perusahaan, lembaga, atau orang asing);
maupun secara internal, yaitu meminta bayaran di luar ketentuan kepada aparat
pemerintah sendiri. Pungli eksternal biasanya terjadi pada saat pengurusan izin
atau dokumen dari pemerintah yang diperlukan pihak eksternal seperti izin
usaha, izin bekerja, izin mengemudi, sertifikat profesi, KTP, paspor, sampai
urusan nikah dan bercerai.
internal biasanya terjadi bila pegawai ingin naik pangkat atau mutasi. Semuanya
masih terjadi kendati kita telah menjalani 18 tahun reformasi. Berapa besar
pungli terjadi secara keseluruhan, baik eksternal maupun internal, belum ada
data.
tersedia baru di bidang manufaktur. Menurut studi UGM dan USAID total pungli di
bidang manufaktur mencapai Rp3 triliun per tahun
pengurusan HGU di Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebesar Rp3.000 per meter
persegi. Jika tidak membayar, mereka akan mempersulit dengan berbagai dalih.
itu benar, kita akan menemukan angka yang spektakuler. Sejuta ha saja mencapai
Rp30 triliun, jauh melebihi angka anggaran kementeriannya sendiri, yaitu
sekitar hanya Rp7 triliun. Dampak ekonominya tentu saja sangat luar biasa.
tersebut tentu akan dibebankan perusahaan kepada konsumen sehingga konsumen
mendapat harga yang lebih besar dari seharusnya. Bagi investor biaya-biaya
tidak pasti tersebut akan membuat mereka enggan menanamkan investasinya di
Indonesia. Tentu saja kerugian-kerugian tersebut susah untuk dikalkulasi.
praktik bayar-membayar di luar ketentuan itu dilakukan? Secara sederhana dapat
kita bagi dua, yaitu cara primitif atau memberikan secara langsung tunai
seperti yang kita lihat di Kemenhub, Selasa 11 Oktober 2016.
untuk transaksi kecil-kecil walaupun tidak tertutup kemungkinan juga untuk
transaksi relatif besar. Cara seperti ini mudah dideteksi, cukup dengan
mendatangi kantornya, aparat hukum dengan mudah menemukan uang-uang yang
mencurigakan. Kita sudah sering mendengar di antaranya di Kementrian ESDM
beberapa waktu lalu ditemukan uang dalam jumlah tidak masuk akal di ruang atau
laci pejabat pemerintah.
adalah dengan cara canggih seperti melalui transaksi perusahaan bodong.
Perusahaan tersebut bisa dimiliki oleh aparat bersangkutan secara anonim atau
meminjam perusahaan pihak ketiga yang dipercaya.
formal perusahaan itu bertindak sebagai konsultan perusahaan swasta yang
mengurusi perizinan atau lainnya untuk menyamarkan. Tidak ada transaksi
langsung dengan aparat sehingga cara ini lebih susah dilacak atau dibuktikan.
ketahui pungli sudah berlangsung lama, baik terang-terangan maupun
sembunyi-sembunyi. Secara formal semua aparat pasti membantah, tetapi secara
diam-diam di balik layar terjadi transaksi haram tersebut.
batas-batas tertentu pungli sudah jadi budaya, baik budaya birokrasi maupun
masyarakat. Aparat merasa tidak dihargai ketika pekerjaan pelayanan yang
dilakukan tidak dihargai secara langsung oleh masyarakat.
masyarakat merasa salah ketika dia tidak memberi uang lelah atau apa pun
namanya setelah pelayanan sudah didapatkannya. Menilik angka-angka, cara, dan
kedalaman nilai yang sudah tertanam baik di aparat maupun di masyarakat seperti
diuraikan di atas, wajar bila cara dan temuan yang digembar-gemborkan Presiden
saat sidak ke Kemenhub, Selasa 11 Oktober 2016 dianggap tidak serius atau
sekadar pencitraan.
atas menunjukkan kepada kita bahwa pemberantasan pungli tidak bisa sporadis,
tetapi memerlukan langkah-langkah sistematis, berdasarkan kajian mendalam dan
berkelanjutan. Cara-cara di Kemenhub itu sudah berkali-kali dilakukan di era
Orde Baru, tetapi tidak membuahkan hasil berarti.
Optimal
ada langkah dengan arah yang benar dilakukan pemerintah sejak lama, yaitu
melalui e-government. Secara teori pungli terjadi karena ada transaksi langsung
yang berlangsung antara aparat dan masyarakat yang dilayani. Karena itu,
transaksi secara elektronik merupakan solusi yang benar karena transaksi
langsung akan diminimalisasi.
yang benar secara teori adalah melalui transparansi biaya, proses, dan target
waktu. Dengan mencantumkan biaya dan batas waktu pelayanan secara terbuka,
masyarakat bisa protes secara langsung bila ada penyimpangan.
praktik dua cara di atas, kita lihat sudah menghasilkan perubahan yang cukup
berarti, tetapi belum optimal. Ketidakoptimalan itu disebabkan tiga hal.
proses teknologi informatika (TI) seringkali diakali sehingga ada proses-proses
tertentu yang disengaja dibuat manual walaupun secara teknis memungkinkan
dilakukan secara elektronik. Maka itu, aparat yang terlibat dengan gagah bisa
mengatakan mereka sudah melakukan transaksi elektronik sehingga dikesankan
mustahil ada permainan. Padahal, kenyataannya di belakang layar mereka masih
leluasa melakukan.
target waktu tidak dibuat ketat sehingga masih ada peluang memperjualbelikan
waktu. Umpamanya secara proses riil pelayanan bisa selesai sejam, tetapi dibuat
sehari. Karena sebelumnya penyelesaiannya bisa memakan waktu berhari-hari,
bahkan berminggu-minggu, sehari sudah dianggap kemajuan luar biasa. Secara
psikologis pasti ada masyarakat yang enggan bolak-balik atau menunggu seharian
sehingga terbuka pasar pungli melalui negosiasi percepatan waktu.
masyarakat terhadap pelayanan birokrasi masih rendah sehingga tekanan terhadap
peningkatan pelayanan birokrasi relatif kecil. Dengan demikian, pelayanan yang
seharusnya bisa ditingkatkan lebih signifikan tidak terjadi.
negara-negara maju dimasyarakatkan apa yang disebut new public expectation
sehingga tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik terus meningkat.
Sebenarnya banyak variabel yang bisa kita analisis dalam konteks memerangi
pungli ini. Karena keterbatasan ruang, kita batasi pada tiga hal di atas.
variabel itu, bisa dikembangkan setidaknya tiga program konkret pula. Pertama,
melakukan penilaian manajemen birokrasi untuk mengetahui proses, target, dan
sistem pengendalian yang bisa lebih mengoptimalkan kualitas pelayanan sekaligus
mengatasi pungli.
melakukan audit TI sehingga diketahui apakah sistem TI yang dikembangkan di
berbagai instansi saat ini sudah memanfaatkan semua fitur secara optimal.
Ketiga, sosialisasi new public expectation untuk mendidik masyarakat agar
terus-menerus meningkatkan ekspektasi mereka terhadap pelayanan publik sehingga
mendorong aparat terus meningkatkan pelayanannya. Nah , dalam keterbatasan
ruang ini saja kita setidaknya membuktikan bahwa memberantas pungli tidak bisa
sporadis, tetapi sistematis dan berkelanjutan.











