Tak Satu Pun Lolos, Pedagang Pantai Jangka Pertanyakan Mekanisme Verifikasi Banpres

Foto: tempat wisata laut jangka

liputaninvestigasi.com – Seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diusulkan dari kawasan wisata Pantai Jangka, Gampong Jangka Mesjid, Kabupaten Bireuen, dinyatakan tidak lolos verifikasi penerima Bantuan Presiden (Banpres). Kondisi ini memicu kekecewaan sekaligus tanda tanya besar di kalangan pedagang pesisir.

Padahal, para pedagang menilai usaha mereka berjalan aktif setiap hari dan turut merasakan langsung tekanan ekonomi di sektor wisata pascabencana tahun 2025. Namun, saat hasil seleksi diumumkan, tidak satu pun nama dari kawasan tersebut yang tercantum sebagai penerima bantuan permodalan.

Salah seorang pedagang di kawasan wisata Laut Jangka, Murhadi, menyayangkan hasil seleksi tersebut. Ia memastikan para pelaku usaha di lingkungannya telah melengkapi dan menyerahkan berkas pengajuan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami memiliki usaha yang riil dan berjualan setiap hari di pantai ini demi menafkahi keluarga. Namun saat pengumuman keluar, tak satu pun dari kami di Jangka Mesjid yang dinyatakan lolos,” ujar Murhadi saat ditemui di lapak dagangannya, Sabtu (21/11/2026).

Menurut Murhadi, ketiadaan penerima dari wilayah tersebut menimbulkan dugaan adanya ketidaksinkronan data maupun proses verifikasi, baik di tingkat daerah maupun pusat. Ia khawatir program stimulus permodalan ini justru meleset dari pelaku usaha yang paling membutuhkan.

“Kami mempertanyakan bagaimana sebenarnya mekanisme verifikasi dan indikator penilaian sebuah usulan hingga bisa dinyatakan layak menerima bantuan Presiden,” katanya.

Sekretaris Desa (Sekdes) Gampong Jangka Mesjid, M. Agam Riski, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa seluruh warga desanya yang diajukan sebagai calon penerima bantuan modal usaha dari Presiden tidak ada yang lolos.

“Tidak ada satu pun yang mendapatkan bantuan modal usaha, padahal kami sudah mengajukan dengan merekapnya, dan semuanya kami teruskan ke Bireuen melalui kantor camat,” ujarnya.

M. Agam Riski juga mengaku heran dengan hasil tersebut. Ia menilai mayoritas warga yang masuk dalam daftar usulan telah lama membuka usaha dan memiliki rekam jejak berjualan di kawasan wisata Pantai Jangka.

“Aneh juga, padahal mereka jelas memiliki usaha bertahun-tahun, sayangnya tidak keluar juga,” imbuhnya.

Menyikapi persoalan ini, para pedagang mendesak Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui instansi teknis terkait untuk menelusuri kembali serta mengevaluasi berkas pengajuan warga.

Transparansi mengenai indikator kelulusan dinilai penting agar pelaku usaha mengetahui penyebab pasti gugurnya usulan, apakah karena kendala administratif, pemadanan data, atau faktor teknis lainnya.

Terpisah, Kepala Disperindagkop dan UKM Kabupaten Bireuen, Mursyidi, S.H., M.M., mengarahkan awak media agar mengonfirmasi hal tersebut secara langsung kepada pejabat pelaksana tugas sebelumnya, Julfikar, S.P., M.P.

“Kami baru beberapa hari menjabat, sementara pendataan kegiatan dimaksud sudah berjalan sebelumnya. Untuk kepastian prosesnya, silakan konfirmasi langsung ke Pak Plt Kadis (Pak Jol selaku Sekdis),” tulis Mursyidi dalam pesan singkatnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kabupaten Bireuen, Julfikar, S.P., M.P., saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa seluruh usulan data calon penerima Bantuan Presiden (Banpres) diverifikasi langsung oleh Deputi Bidang Usaha Mikro.

Proses tersebut meliputi tahap pemadanan dan validasi data bersama lima kementerian/lembaga terkait yakni Dukcapil Kemendagri, OJK, Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi/BKPM, dan BKN sebelum akhirnya ditetapkan sebagai penerima bantuan.

Ia merincikan sejumlah kriteria sistem yang menyebabkan pengajuan calon penerima otomatis tertolak pada tahap validasi.

Dikatakannya, seluruh kolom data wajib diisi tanpa terkecuali, data yang kosong otomatis tertolak oleh sistem Sapa UMKM.

Nomor Kartu Keluarga (KK), NIK, atau nomor telepon seluler yang terdata ganda otomatis ditolak oleh sistem Dukcapil Kemendagri, mengingat bantuan hanya diberikan kepada satu orang dalam satu KK.

Calon penerima yang berstatus TNI, Polri, pegawai BUMN, maupun ASN (PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu) otomatis gugur melalui verifikasi sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pelaku usaha yang tercatat masih memiliki tanggungan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang belum lunas baik di Bank Aceh, BSI, BRI, maupun bank BUMN lainnya otomatis tertolak oleh Sistem Informasi Kredit Program (SiKP) Kementerian Keuangan.

Calon penerima yang sedang menerima fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan lain (seperti di Bank Aceh, BSI, BRI, BCA, Mandiri, dan bank BUMN lainnya) otomatis terdeteksi dan ditolak melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Terkait kemungkinan dilakukannya penelusuran ulang atau pendampingan bagi para pelaku usaha pesisir yang merasa memenuhi syarat namun belum terakomodasi, Julfikar menyatakan bahwa pihaknya belum dapat memastikan langkah tersebut.

“Belum ada informasi terkait hal itu, nanti akan kami sampaikan terlebih dahulu kepada Kepala Bidang (Kabid) Koperasi dan Kepala Dinas,” ujarnya.

Selain itu, saat disinggung mengenai dugaan adanya “titipan” data pelaku usaha dari pihak tertentu dalam proses pengusulan, Julfikar menepis hal tersebut secara singkat.

“Kami hanya menerima data usulan resmi dari pihak kecamatan saja,” tegasnya. (Juliadi)

Tag: