Wagub Dek Fadh Minta Kabupaten/Kota Segera Data Sungai untuk Percepatan Normalisasi Pascabencana

liputaninvestigasi.com – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota di Aceh segera mendata sungai-sungai yang membutuhkan normalisasi guna mempercepat penanganan dan pemulihan pascabencana.

Permintaan tersebut disampaikan Dek Fadh saat memimpin rapat koordinasi percepatan penanganan dan pemulihan pascabencana bersama pemerintah kabupaten/kota se-Aceh secara virtual, di Ruang Rapat Wakil Gubernur Aceh, Rabu (4/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Dek Fadh didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, T. Robby Irza, serta Ketua Tim Satgas PRRP Wilayah Aceh, Imran.

Dek Fadh menegaskan, pendataan sungai menjadi langkah penting agar proses normalisasi dapat segera dilaksanakan, terutama pada wilayah yang mengalami pendangkalan, penyumbatan, maupun kerusakan akibat bencana.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko banjir berulang dan mencegah dampak yang lebih luas terhadap masyarakat.

Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, penanganan sungai yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah pusat akan dikoordinasikan agar dapat dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Mekanisme tersebut nantinya memungkinkan pemerintah daerah melibatkan pihak ketiga dalam pekerjaan normalisasi sungai, dengan tetap berada di bawah pengawasan pemerintah serta berkoordinasi dengan Forkopimda dan aparat penegak hukum.

“Data sungai dari masing-masing daerah akan menjadi dasar koordinasi agar pelaksanaan normalisasi dapat berjalan dengan baik, memiliki kepastian, dan mendapatkan jaminan keamanan,” jelasnya.

Selain normalisasi sungai, Dek Fadh juga meminta pemerintah kabupaten/kota yang kembali dilanda banjir agar segera menetapkan status tanggap darurat bencana apabila kondisi di lapangan memang membutuhkan penanganan segera.

Penetapan status tersebut dinilai penting untuk mempermudah koordinasi dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait, termasuk dalam mempercepat penanganan serta penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.

“Bagi bupati/wali kota yang wilayahnya kembali dilanda banjir dan membutuhkan penanganan segera, silakan menetapkan kembali status tanggap darurat bencana sesuai ketentuan yang berlaku guna mempermudah proses penanganan,” ujarnya.

Di sisi lain, Wagub Aceh turut menyoroti percepatan penyerapan anggaran Transfer ke Daerah (TKD). Ia meminta pemerintah kabupaten/kota mengoptimalkan penggunaan anggaran tersebut agar dapat segera mendukung kebutuhan pemulihan pascabencana.

Sementara itu, Pemerintah Aceh terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan alat berat, khususnya bagi daerah yang mengalami kerusakan cukup parah. Proses pengadaan alat berat tersebut saat ini masih berlangsung di tingkat pusat.

Dalam rapat itu, masing-masing pemerintah kabupaten/kota juga menyampaikan laporan perkembangan penanganan pascabencana, termasuk berbagai kebutuhan dan kendala yang masih dihadapi di lapangan.

Pemerintah Aceh berharap koordinasi lintas pemerintahan tersebut dapat mempercepat penanganan dan pemulihan pascabencana, sehingga masyarakat terdampak segera mendapatkan penanganan yang dibutuhkan.

Tag: