Pendapatan Aceh 2027 Ditargetkan Rp10,01 Triliun, Belanja Daerah Capai Rp10,37 Triliun

liputaninvestigasi.com — Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2027, Senin (26/10/2026).

Rapat yang berlangsung di Gedung DPRA tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRA, H. Ali Basrah, S.Pd., M.M., didampingi jajaran pimpinan DPRA. Kegiatan itu turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, yang mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRA, kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), serta undangan lainnya.

Dalam rapat tersebut, Pemerintah Aceh menyampaikan rencana struktur pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran 2027. Berdasarkan Nota Keuangan yang disampaikan, pendapatan Aceh direncanakan sebesar Rp10,01 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp10,37 triliun.

Wakil Ketua DPRA Ali Basrah mengatakan, penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Qanun APBA 2027 merupakan bagian penting dari tahapan penganggaran daerah yang selanjutnya akan dibahas bersama antara legislatif dan eksekutif.

Ia menjelaskan, DPRA bersama Pemerintah Aceh sebelumnya telah menandatangani kesepakatan Kebijakan Umum APBA (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna pada 8 Oktober 2026.

Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Pemerintah Aceh menyusun Rancangan Qanun APBA 2027 yang disampaikan melalui surat Gubernur Aceh Nomor 900.1.1/12878 tanggal 20 Oktober 2026.

Ali Basrah menegaskan, tahapan penyampaian dokumen anggaran tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, Badan Anggaran DPRA bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) akan membahas rancangan tersebut sebelum memasuki tahapan pengambilan keputusan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pendapatan Rp10,01 Triliun, Belanja Rp10,37 Triliun

Dalam Nota Keuangan yang disampaikan Pemerintah Aceh, pendapatan daerah Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp10.013.916.686.521 atau sekitar Rp10,01 triliun.

Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Aceh (PAA) sebesar Rp2,98 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp7,03 triliun, serta lain-lain pendapatan Aceh yang sah sebesar Rp2,09 miliar.

Sementara itu, belanja Aceh direncanakan mencapai Rp10.374.275.027.386 atau sekitar Rp10,37 triliun.

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk belanja operasi sebesar Rp8,14 triliun, belanja modal Rp570,79 miliar, belanja tidak terduga Rp41,31 miliar, serta belanja transfer Rp1,62 triliun.

Pada sisi pembiayaan, Pemerintah Aceh merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp360,35 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Adapun pengeluaran pembiayaan direncanakan nihil.

Dengan struktur tersebut, total belanja dalam rancangan APBA 2027 direncanakan sebesar Rp10,37 triliun.

Pemulihan Pascabencana Jadi Tema Pembangunan

Penjabat Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, saat membacakan laporan tertulis Gubernur Aceh menyampaikan bahwa penyusunan Rancangan APBA 2027 berpedoman pada kesepakatan KUA-PPAS dan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2027 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2026.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas penganggaran agar lebih terarah, efektif, dan efisien dalam mendukung visi, misi, serta program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2025–2029.

Adapun tema pembangunan Aceh tahun 2027 adalah “Percepatan Pemulihan Pascabencana Melalui Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan.”

Tema tersebut menjadi landasan untuk mendorong pemulihan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola birokrasi dan kemandirian fiskal daerah.

Pemerintah Aceh juga menetapkan sepuluh prioritas pembangunan pada 2027. Prioritas tersebut meliputi penguatan pelaksanaan syariat Islam, implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh, penurunan angka kemiskinan, hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam dan maritim, serta penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, pemerintah memprioritaskan transformasi digital yang terintegrasi, peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pengembangan sains dan teknologi, penguatan tata kelola birokrasi dan kemandirian fiskal daerah, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Pembahasan Dilanjutkan di Badan Anggaran DPRA

Usai penyampaian Nota Keuangan dan penjelasan Pemerintah Aceh, rapat paripurna dilanjutkan dengan penyerahan dokumen Rancangan Qanun Aceh tentang APBA Tahun Anggaran 2027.

Dokumen tersebut selanjutnya akan dibahas oleh Badan Anggaran DPRA bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh untuk mendapatkan pembahasan lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

DPRA berharap seluruh tahapan pembahasan rancangan APBA 2027 dapat berjalan lancar, konstruktif, dan sesuai jadwal.

Anggaran yang nantinya ditetapkan diharapkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan, mempercepat pemulihan pascabencana, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Tag: