Dek Fadh Pimpin Rapat Lanjutan, Pemerintah Aceh Matangkan Masukan Perubahan UUPA

liputaninvestigasi.com – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, memimpin rapat lanjutan pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), di Aula Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Minggu (25/10/2026).

Rapat tersebut membahas sejumlah poin dalam draf final Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UUPA yang menjadi usul inisiatif DPR RI.

Pembahasan difokuskan pada pencermatan substansi perubahan yang dinilai penting bagi penyelenggaraan pemerintahan serta keberlanjutan pelaksanaan kekhususan dan kewenangan Aceh.

Dalam rapat itu, Pemerintah Aceh menelaah berbagai ketentuan yang tercantum dalam draf final RUU tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap materi perubahan dikaji secara menyeluruh sekaligus mempersiapkan masukan terhadap rancangan regulasi tersebut.

Rapat turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, para asisten Sekda, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pejabat biro terkait.

Perubahan UUPA menjadi perhatian penting karena undang-undang tersebut merupakan landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan Aceh, termasuk pengaturan mengenai kekhususan dan kewenangan Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

DPR RI sebelumnya telah menyetujui RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai usul inisiatif DPR RI. Persetujuan tersebut merupakan salah satu tahapan dalam proses legislasi untuk membahas perubahan terhadap regulasi yang mengatur pemerintahan Aceh.

Melalui pembahasan lanjutan ini, Pemerintah Aceh mencermati materi perubahan agar kepentingan daerah, pelaksanaan kewenangan, serta tata kelola pemerintahan Aceh menjadi bagian penting dalam proses pembahasan RUU tersebut.

Pembahasan perubahan UUPA selanjutnya menjadi bagian dari proses legislasi yang perlu mendapat perhatian berbagai pihak, mengingat regulasi tersebut memiliki peran strategis dalam menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kekhususan Aceh ke depan.

Tag: